JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi menyeret tersangka baru.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidik mulai menemukan titik terang mengenai kaitan aktivitas penyadapan dengan dugaan tindak pidana makar.
Yusril mengatakan, pengusutan perkara ini tidak cukup berhenti pada empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Polisi juga perlu mengungkap siapa yang memerintahkan penyadapan, pihak yang menerima hasilnya, serta kepentingan di balik operasi tersebut.
“Mungkin juga akan ada tersangka-tersangka baru, dan juga akan terungkap sebenarnya ke mana arah daripada penyadapan dan kemudian juga dari manfaat dari penyadapan itu siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa,” ujar Yusril di kawasan Sawah Besar, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Meski membuka peluang munculnya tersangka baru, Yusril menegaskan polisi belum mengumumkan penetapan tersangka tambahan. Menurutnya, penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa dan mengumpulkan bukti.
Ia pun meminta publik memberikan ruang kepada aparat untuk bekerja secara cermat. Sebab, dugaan makar merupakan perkara serius yang membutuhkan pembuktian kuat.
“Dan saya menghormati kepolisian kita sudah bekerja dengan sangat cermat dan hati-hati ya, karena masalah makar itu bukan masalah sederhana. Masalah makar itu masalah sangat serius,” katanya.
Dugaan Makar Resmi Masuk Tahap Penyidikan
Perkembangan penting lainnya, Polri telah menaikkan penanganan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ke tahap penyidikan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mengembangkan perkara tersebut.
Tim penyidik kini menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil penyadapan atau berperan sebagai pengguna akhir (end user).
Polisi juga memeriksa saksi dan mempelajari barang bukti elektronik, termasuk perangkat gawai yang telah diamankan.
Namun, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan hingga Selasa (17/11/2026) belum ada tersangka yang ditetapkan khusus dalam perkara dugaan makar. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara.
Dengan demikian, empat tersangka yang sudah diumumkan sebelumnya merupakan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Status tersebut tidak otomatis menjadikan mereka tersangka dalam perkara dugaan makar yang kini sedang disidik.
Empat Jenderal Polri Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Polisi menduga perkara tersebut melibatkan penyadapan tanpa prosedur yang semestinya, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Penyidik juga menelusuri dugaan pembagian peran dan alur penyampaian hasil penyadapan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan ANTARA, Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI pada 12 November 2026.
SPDP itu mencantumkan sejumlah pasal dalam KUHP, termasuk Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) yang berkaitan dengan dugaan makar.
Meski demikian, penerapan pasal dan pertanggungjawaban pidana setiap orang tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Polisi Diminta Ungkap Tujuan dan Pengguna Hasil Sadapan
Yusril menilai pengungkapan perkara harus menjawab pertanyaan mendasar: untuk apa penyadapan dilakukan, siapa yang memanfaatkan hasilnya, dan kepentingan apa yang hendak dicapai?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena penyidikan tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran privasi Presiden, tetapi juga kemungkinan adanya rangkaian tindakan lain yang berkaitan dengan keamanan negara.
Karena itu, publik menunggu kepolisian membuka perkembangan perkara secara terukur dan transparan.
Penegakan hukum harus bertumpu pada bukti, bukan dugaan atau spekulasi, sekaligus menjamin setiap pihak memperoleh hak untuk membela diri.
Pengusutan yang tuntas diharapkan dapat mengungkap seluruh peran pihak yang terlibat dan memastikan hukum berlaku sama, tanpa memandang pangkat maupun jabatan. **
Editor : Hadwan













