POSNEWS.CO.ID, JAKARTA – Panja Komisi III DPR memaparkan 10 poin penting RUU Perampasan Aset.
Ketua Komisi III Habiburokhman membacakan laporan tersebut pada Rabu, 18 November 2026.
Habiburokhman juga memimpin panja pembahasan RUU ini.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut panja terus menggali saran dan masukan masyarakat selama pembahasan.
Panja membahas 397 daftar inventarisasi masalah selama proses pembahasan.
Sebanyak 40 di antaranya merupakan perubahan substansi.
Panja juga menambah 18 rumusan substansi baru.
Seluruh fraksi kemudian menyetujui laporan panja tersebut.
Isi 10 Poin Penting
Pertama, aturan ini berasaskan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan HAM.
Kedua, cakupannya meliputi korupsi dan kejahatan lain, termasuk penipuan investasi dan saham bodong.
Ketiga, sanksi pidana yang sudah berlaku tetap berjalan, termasuk hukuman mati sesuai undang-undang.
Keempat, RUU mengatur perampasan aset tanpa putusan pidana.
Prosesnya mencakup penelusuran, pemblokiran, penyitaan, permohonan ke pengadilan, hingga eksekusi.
Kelima, pihak ketiga yang beritikad baik mendapat perlindungan dan kesempatan membela hak.
Keenam, aset hasil kejahatan sebisa mungkin kembali kepada korban atau untuk kepentingan umum.
Ketujuh, lembaga berwenang mengelola aset mulai dari penyimpanan hingga penjualan.
Kedelapan, lembaga independen mengawasi proses perampasan dan pengelolaan aset.
Kesembilan, aturan ini mencegah aparat memakai perampasan aset sebagai alat penyalahgunaan wewenang.
Kesepuluh, sistem teknologi informasi akan mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat persetujuan laporan panja tersebut.
DPR menjadwalkan pengesahan di paripurna pada Kamis, 19 November 2026.
Jaminan Bukan Alat Pemerasan
Publik sempat khawatir aturan ini menjadi alat kekuasaan atau pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Habiburokhman menegaskan kekhawatiran itu sudah terjawab dalam naskah RUU.
“Insyaallah sudah tertutup,” ujarnya soal peluang penyalahgunaan aturan tersebut.
Namun, Habiburokhman tidak merinci mekanisme pencegahan tersebut.
Jawa Pos juga melaporkan Habiburokhman menegaskan RUU ini tidak berlaku surut.
Di sisi lain, laporan panja belum menyebut nama lembaga pengelola dan pengawas aset.
Oleh karena itu, publik perlu mengawal aturan turunan setelah RUU ini sah.
Dengan demikian, 10 poin penting RUU Perampasan Aset menjadi pegangan untuk mengawasi pelaksanaannya.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia












