Poin RUU Perampasan Aset, DPR Jamin Bukan Alat Pemerasan

Kamis, 19 November 2026 - 13:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Panja Komisi III memaparkan 10 poin penting RUU Perampasan Aset, dari perampasan tanpa putusan pidana hingga jaminan aturan. Dok: Istimewa.

Panja Komisi III memaparkan 10 poin penting RUU Perampasan Aset, dari perampasan tanpa putusan pidana hingga jaminan aturan. Dok: Istimewa.

POSNEWS.CO.ID, JAKARTA – Panja Komisi III DPR memaparkan 10 poin penting RUU Perampasan Aset.

Ketua Komisi III Habiburokhman membacakan laporan tersebut pada Rabu, 18 November 2026.

Habiburokhman juga memimpin panja pembahasan RUU ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyebut panja terus menggali saran dan masukan masyarakat selama pembahasan.

Panja membahas 397 daftar inventarisasi masalah selama proses pembahasan.

Sebanyak 40 di antaranya merupakan perubahan substansi.

Panja juga menambah 18 rumusan substansi baru.

Seluruh fraksi kemudian menyetujui laporan panja tersebut.

Isi 10 Poin Penting

Pertama, aturan ini berasaskan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan HAM.

Kedua, cakupannya meliputi korupsi dan kejahatan lain, termasuk penipuan investasi dan saham bodong.

Baca Juga :  Clicks Communicator, Ponsel Berkeyboard Fisik ala BlackBerry

Ketiga, sanksi pidana yang sudah berlaku tetap berjalan, termasuk hukuman mati sesuai undang-undang.

Keempat, RUU mengatur perampasan aset tanpa putusan pidana.

Prosesnya mencakup penelusuran, pemblokiran, penyitaan, permohonan ke pengadilan, hingga eksekusi.

Kelima, pihak ketiga yang beritikad baik mendapat perlindungan dan kesempatan membela hak.

Keenam, aset hasil kejahatan sebisa mungkin kembali kepada korban atau untuk kepentingan umum.

Ketujuh, lembaga berwenang mengelola aset mulai dari penyimpanan hingga penjualan.

Kedelapan, lembaga independen mengawasi proses perampasan dan pengelolaan aset.

Kesembilan, aturan ini mencegah aparat memakai perampasan aset sebagai alat penyalahgunaan wewenang.

Kesepuluh, sistem teknologi informasi akan mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat persetujuan laporan panja tersebut.

Baca Juga :  BNPB Pastikan Semua Jalan dan Jembatan Nasional Aceh Pulih Pascabanjir 2025

DPR menjadwalkan pengesahan di paripurna pada Kamis, 19 November 2026.

Jaminan Bukan Alat Pemerasan

Publik sempat khawatir aturan ini menjadi alat kekuasaan atau pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Habiburokhman menegaskan kekhawatiran itu sudah terjawab dalam naskah RUU.

“Insyaallah sudah tertutup,” ujarnya soal peluang penyalahgunaan aturan tersebut.

Namun, Habiburokhman tidak merinci mekanisme pencegahan tersebut.

Jawa Pos juga melaporkan Habiburokhman menegaskan RUU ini tidak berlaku surut.

Di sisi lain, laporan panja belum menyebut nama lembaga pengelola dan pengawas aset.

Oleh karena itu, publik perlu mengawal aturan turunan setelah RUU ini sah.

Dengan demikian, 10 poin penting RUU Perampasan Aset menjadi pegangan untuk mengawasi pelaksanaannya.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kode Istana soal Pengganti Gibran: Wapres yang Suka Pempek
Mangkrak 18 Tahun, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset
Brigjen TK Masih Jalani Patsus dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Kasus Makar Penyadapan Prabowo Naik Penyidikan
PDIP Sentil Pengakuan Gibran soal Kecewakan Partai
Kementerian HAM Raih Terbaik Siaran Pers di Anugerah Media Humas 2026
Dukungan untuk Dasco Jadi Wapres Menguat, PAN hingga Golkar
Dua Jenderal Dipecat, Bareskrim Geledah Rumah Posko di Cipete

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:03 WIB

Poin RUU Perampasan Aset, DPR Jamin Bukan Alat Pemerasan

Kamis, 19 November 2026 - 09:12 WIB

Kode Istana soal Pengganti Gibran: Wapres yang Suka Pempek

Kamis, 19 November 2026 - 07:25 WIB

Brigjen TK Masih Jalani Patsus dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 19 November 2026 - 06:24 WIB

Kasus Makar Penyadapan Prabowo Naik Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 16:29 WIB

PDIP Sentil Pengakuan Gibran soal Kecewakan Partai

Berita Terbaru

Panja Komisi III memaparkan 10 poin penting RUU Perampasan Aset, dari perampasan tanpa putusan pidana hingga jaminan aturan. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Poin RUU Perampasan Aset, DPR Jamin Bukan Alat Pemerasan

Kamis, 19 Nov 2026 - 13:03 WIB

Pemain GTA 6 Xbox di Indonesia harus membayar dalam dolar AS, mulai US$80. Xbox Cloud Gaming juga belum tersedia. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

Mau Main GTA 6 Xbox di Indonesia? Harga Pakai Dolar

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:54 WIB

PSN sempat gangguan beberapa jam sebelum GTA 6 meluncur. Ribuan pemain gagal login dan menukar kode game. Sony menyebut layanan sudah pulih. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

PSN Sempat Gangguan Jelang Peluncuran GTA 6

Kamis, 19 Nov 2026 - 10:52 WIB

Di balik skor 99, kritikus mencatat kekurangan GTA 6 seperti kontrol rawan salah input, pertarungan kaku, misi terlalu mengatur, dan target 30 FPS. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

Tak Sempurna, Ini Kekurangan GTA 6 Menurut Para Kritikus

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:50 WIB

Kepala Bakom memberi kode wapres yang suka pempek, sementara Wamensesneg menyebut nama pengganti Gibran sudah ada di Lauhul Mahfudz.

NASIONAL

Kode Istana soal Pengganti Gibran: Wapres yang Suka Pempek

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:12 WIB