POSNEWS.CO.ID, JAKARTA – PDIP menanggapi pengakuan Gibran Rakabuming Raka soal kekecewaan partai yang pernah membesarkannya.
Gibran menyampaikan pengakuan itu dalam pidato usai mengumumkan mundur dari kursi wakil presiden.
Ia mengenang tawaran mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Berawal di bulan September 2023 ketika pinangan dan permintaan untuk mendampingi Bapak Presiden Prabowo datang,” kata Gibran.
Ia mengaku mengalami pergulatan batin saat mengambil keputusan itu.
Bahkan, ia menyebut hal terberat adalah membuat kecewa partai yang membimbingnya.
Putra sulung Joko Widodo itu juga tidak pernah membayangkan menjadi wakil presiden.
PDIP: Baru Sadar?
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun merespons pernyataan itu pada Selasa, 17 November 2026.
“Oh, baru sadar? Kalau saya nggak percayalah ya keluarga itu,” kata Komarudin di kompleks parlemen.
Komarudin mempertanyakan mengapa mantan wapres itu baru menyadari hal tersebut setelah mundur.
Selain itu, ia menilai pernyataan mantan wapres itu dan keluarganya kerap berubah.
Menurut Komarudin, pernyataan semacam itu tidak perlu mendapat tanggapan serius.
Komarudin termasuk salah satu penanda tangan surat pemecatan Gibran dari PDIP.
PDIP sebelumnya memecat Gibran dari keanggotaan partai.
Namun, Komarudin mengaku tidak ingin memperpanjang persoalan tersebut.
Sementara itu, ia enggan berspekulasi soal peluang membaiknya hubungan PDIP dengan keluarga Jokowi.
Komarudin mengakui sejarah bisa berubah, tetapi ia tetap tidak percaya pada keluarga tersebut.
Respons PSI dan Proses di MPR
Di sisi lain, PSI menyampaikan pandangan berbeda soal keluarga Joko Widodo.
Warta Ekonomi melaporkan PSI menyebut Jokowi dan keluarganya tidak berambisi dalam urusan politik.
Laporan Warta Ekonomi tidak memuat tanggapan sang mantan wapres atas pernyataan Komarudin.
Sebelumnya, Gibran menyerahkan surat mundur ke MPR pada 12 November 2026.
Surat itu tidak memuat alasan spesifik selain kepentingan bangsa dan negara.
Sejak itu, kursi wapres resmi kosong.
Ketua MPR Ahmad Muzani menerima langsung surat itu di kompleks parlemen.
Kini, MPR menyiapkan pemilihan wapres pengganti pada 9 Desember 2026.
Presiden Prabowo wajib mengirim 2 nama calon paling lambat 25 November.
Dengan demikian, polemik Gibran dan PDIP ikut mewarnai proses pergantian wapres.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia












