POSNEWS.CO.ID, JAKARTA – DPR menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan itu menjadi agenda tunggal Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II 2026-2027.
RUU ini mengatur perampasan aset terkait korupsi dan tindak pidana lain.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Jadwal Setjen DPR mencantumkan rapat tersebut mulai pukul 09.30 WIB.
Paripurna ini menjadi tahap pengambilan keputusan tingkat II.
Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah menyetujui naskah RUU di tingkat I pada Rabu, 18 November.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat persetujuan tersebut.
Seluruh fraksi setuju membawa RUU ke paripurna tanpa catatan.
Perjalanan Panjang sejak 2008
Juru bicara Fraksi PKS Nasir Djamil menyebut pembahasan RUU ini bermula sejak 2008.
Saat itu, PPATK menyusun kajian awal hingga 2012.
Kemudian, RUU ini masuk Prolegnas jangka menengah pada 2015, tetapi tidak menjadi prioritas.
Pemerintah sempat mendorong pembahasan lewat surat presiden pada Mei 2023.
Namun, pembahasan tetap tidak berjalan hingga masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.
DPR akhirnya memasukkan RUU ini ke Prolegnas Prioritas 2025–2026 sebagai usul inisiatif DPR.
Komisi III mulai membahas naskah RUU pada Januari 2026.
RUU ini akhirnya rampung sebelum tenggat 15 Desember 2026.
Bahkan, Dasco menyebut Komisi III menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum.
Fokus Pemulihan Hak Korban
Panja membahas total 397 daftar inventarisasi masalah.
Wakil Ketua Komisi III Moh. Rano Alfath menyebut pemulihan kerugian korban sebagai poin utama.
“Uang korban harus kembali kepada korban,” ujar Rano.
Ia mencontohkan penipuan investasi yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Kerugian itu bisa berupa tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, hingga modal usaha.
Rano menilai hukuman bagi pelaku tidak otomatis mengembalikan uang korban.
Selain itu, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menilai aturan ini penting untuk menjerat kejahatan yang merugikan ekonomi.
Di sisi lain, Suara.com mencatat sejumlah poin yang masih perlu pengawasan publik.
Poin itu mencakup batas tindak pidana, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, dan hak pihak ketiga.
Dengan demikian, RUU Perampasan Aset kini tinggal selangkah lagi menjadi undang-undang.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia













