Mangkrak 18 Tahun, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 - 09:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

DPR menggelar paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026 setelah mangkrak sejak 2008. Seluruh fraksi setuju. Dok: Istimewa.

DPR menggelar paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026 setelah mangkrak sejak 2008. Seluruh fraksi setuju. Dok: Istimewa.

POSNEWS.CO.ID, JAKARTA – DPR menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan itu menjadi agenda tunggal Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II 2026-2027.

RUU ini mengatur perampasan aset terkait korupsi dan tindak pidana lain.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jadwal Setjen DPR mencantumkan rapat tersebut mulai pukul 09.30 WIB.

Paripurna ini menjadi tahap pengambilan keputusan tingkat II.

Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah menyetujui naskah RUU di tingkat I pada Rabu, 18 November.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat persetujuan tersebut.

Seluruh fraksi setuju membawa RUU ke paripurna tanpa catatan.

Perjalanan Panjang sejak 2008

Juru bicara Fraksi PKS Nasir Djamil menyebut pembahasan RUU ini bermula sejak 2008.

Baca Juga :  BMKG Ingatkan Siaga Cuaca Ekstrem pada 21–27 Oktober 2025, Hujan Lebat Ancam Indonesia

Saat itu, PPATK menyusun kajian awal hingga 2012.

Kemudian, RUU ini masuk Prolegnas jangka menengah pada 2015, tetapi tidak menjadi prioritas.

Pemerintah sempat mendorong pembahasan lewat surat presiden pada Mei 2023.

Namun, pembahasan tetap tidak berjalan hingga masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.

DPR akhirnya memasukkan RUU ini ke Prolegnas Prioritas 2025–2026 sebagai usul inisiatif DPR.

Komisi III mulai membahas naskah RUU pada Januari 2026.

RUU ini akhirnya rampung sebelum tenggat 15 Desember 2026.

Bahkan, Dasco menyebut Komisi III menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum.

Fokus Pemulihan Hak Korban

Panja membahas total 397 daftar inventarisasi masalah.

Wakil Ketua Komisi III Moh. Rano Alfath menyebut pemulihan kerugian korban sebagai poin utama.

Baca Juga :  Bidik 31 Pihak Pemicu Lingkungan Rusak di Sumatera, Satgas PKH: Pidana Hingga Pulihkan Bencana

“Uang korban harus kembali kepada korban,” ujar Rano.

Ia mencontohkan penipuan investasi yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Kerugian itu bisa berupa tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, hingga modal usaha.

Rano menilai hukuman bagi pelaku tidak otomatis mengembalikan uang korban.

Selain itu, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menilai aturan ini penting untuk menjerat kejahatan yang merugikan ekonomi.

Di sisi lain, Suara.com mencatat sejumlah poin yang masih perlu pengawasan publik.

Poin itu mencakup batas tindak pidana, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, dan hak pihak ketiga.

Dengan demikian, RUU Perampasan Aset kini tinggal selangkah lagi menjadi undang-undang.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Brigjen TK Masih Jalani Patsus dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Kasus Makar Penyadapan Prabowo Naik Penyidikan
PDIP Sentil Pengakuan Gibran soal Kecewakan Partai
Kementerian HAM Raih Terbaik Siaran Pers di Anugerah Media Humas 2026
Dukungan untuk Dasco Jadi Wapres Menguat, PAN hingga Golkar
Dua Jenderal Dipecat, Bareskrim Geledah Rumah Posko di Cipete
MPR Tetapkan Pemilihan Wapres Pengganti pada 9 Desember
Jelang Nataru 2026, Polri-Bakom Siapkan Penguatan Informasi Publik

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:01 WIB

Mangkrak 18 Tahun, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 - 07:25 WIB

Brigjen TK Masih Jalani Patsus dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Rabu, 18 November 2026 - 16:29 WIB

PDIP Sentil Pengakuan Gibran soal Kecewakan Partai

Rabu, 18 November 2026 - 15:47 WIB

Kementerian HAM Raih Terbaik Siaran Pers di Anugerah Media Humas 2026

Rabu, 18 November 2026 - 14:17 WIB

Dukungan untuk Dasco Jadi Wapres Menguat, PAN hingga Golkar

Berita Terbaru

DPR menggelar paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026 setelah mangkrak sejak 2008. Seluruh fraksi setuju. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Mangkrak 18 Tahun, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:01 WIB

Skor GTA 6 tembus 99 di Metacritic dari 147 ulasan kritikus dan menyamai rekor Ocarina of Time. Simak pujian media besar. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

Skor GTA 6 Tembus 99 di Metacritic, Samai Rekor Zelda

Kamis, 19 Nov 2026 - 08:50 WIB

Polri memastikan Brigjen TK masih menjalani patsus dan pemeriksaan Propam dalam kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Brigjen TK Masih Jalani Patsus dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 19 Nov 2026 - 07:25 WIB