POSNEWS.CO.ID, JAKARTA – Polri menaikkan kasus makar terkait penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan.
Juru bicara Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan hal itu pada Selasa, 17 November 2026.
Isir menyebut pengembangan soal dugaan makar kini sudah masuk tahap penyidikan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Keterangan itu ia sampaikan di kantor Kemenko Polkam.
Artinya, penyidik Bareskrim telah menemukan unsur pidana dalam perkara tersebut.
Penyidik juga sudah mengirim SPDP ke kejaksaan.
Selain itu, Kapolri membentuk tim khusus pimpinan Kabareskrim untuk menangani perkara ini.
Kapolri: Belum Ada Tersangka Makar
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan belum ada tersangka dalam kasus makar.
“Belum, belum. Masih dalam proses,” kata Suyudi kepada wartawan.
Penyidik masih memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti, termasuk perangkat elektronik.
Pejabat Bareskrim Brigjen Susatyo Purnomo Condro berjanji mengumumkan setiap penetapan tersangka.
Namun, Bareskrim sudah menetapkan 4 tersangka dalam perkara penyadapan ilegal.
Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Kemudian, ada Irjen Eko Hadi Santoso serta Irjen Slamet Uliandi.
Listyo sebelumnya juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
Penyidik menjerat mereka dengan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 UU ITE.
Listyo, Ahrie, dan Eko kini menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob.
Sementara itu, Slamet tidak menjalani penahanan.
Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH kepada Ahrie dan Eko.
Korban Tidak Hanya Presiden
Temuan awal polisi menyebut korban penyadapan bukan hanya Presiden Prabowo.
Bahkan, daftar korban memuat menteri, tokoh politik, pengusaha, hingga tokoh media.
Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil sadapan.
Isir memastikan penyidik tetap mendalami berbagai kemungkinan tersebut.
Di sisi lain, laporan CNN Indonesia tidak memuat tanggapan para tersangka maupun kuasa hukum mereka.
Seluruh tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan.
Polri juga masih memeriksa Brigjen TK terkait perkara yang sama.
Oleh karena itu, publik perlu menunggu hasil penyidikan sebelum menarik kesimpulan.
Dengan demikian, kasus makar ini masih berpotensi berkembang dalam beberapa pekan ke depan.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia












