SINGAPURA, POSNEWS.CO.ID – Transformasi digital pada tahun 2026 telah merombak total cara manusia bekerja. Namun, di balik kemajuan teknologi, sebuah isu lama tetap bertahan dengan wajah baru: beban ganda bagi perempuan.
Dalam konteks ini, ekonomi gig dan model kerja remote sering kali pemerintah promosikan sebagai solusi bagi keseimbangan hidup. Namun, realitas sosiologis menunjukkan bahwa struktur patriarki di ranah domestik belum bergeser secepat inovasi perangkat lunak.
Fenomena “Second Shift” di Tahun 2026
Istilah Second Shift atau “shift kedua” merujuk pada beban kerja domestik yang perempuan lakukan setelah menyelesaikan pekerjaan profesional mereka. Meskipun banyak perempuan kini memegang posisi strategis dalam ekonomi gig, data tahun 2026 menunjukkan mereka masih menghabiskan waktu tiga kali lebih banyak untuk urusan rumah tangga dibandingkan laki-laki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibatnya, produktivitas ekonomi perempuan sering kali terhambat oleh kelelahan fisik dan mental. Oleh karena itu, ketimpangan ini bukan hanya masalah rumah tangga, melainkan masalah ekonomi politik yang mengurangi potensi pertumbuhan PDB global. Tanpa adanya redistribusi beban kerja domestik, kemandirian ekonomi perempuan akan tetap bersifat semu.
Paradoks Kerja Remote: Solusi atau Jebakan?
Ekonomi digital memfasilitasi kerja dari rumah yang memberikan fleksibilitas tinggi. Namun, bagi banyak perempuan, fleksibilitas ini justru menjadi pedang bermata dua. Kerja remote sering kali menghapus batasan fisik antara tanggung jawab pekerjaan dan pengasuhan anak.
Dalam hal ini, perempuan sering kali dituntut untuk melakukan “multitasking” yang ekstrem. Mereka harus menghadiri pertemuan virtual sambil mengawasi aktivitas domestik. Terlebih lagi, beban kerja emosional—seperti mengatur jadwal keluarga dan kebutuhan psikologis anak—tetap jatuh secara tidak proporsional kepada perempuan. Sebagai hasilnya, ruang privat yang seharusnya menjadi tempat istirahat justru bertransformasi menjadi kantor kedua yang tak pernah tutup.
Kebijakan Publik: Cuti Ayah dan Infrastruktur Pengasuhan
Menghadapi tantangan ini, komunitas internasional mulai mendesak perubahan kebijakan yang sistemik. Salah satu instrumen paling efektif di tahun 2026 adalah penerapan cuti ayah (paternity leave) yang bersifat wajib dan dibayar penuh oleh negara atau perusahaan.
Langkah ini bertujuan untuk mengubah norma sosial agar pengasuhan anak bukan lagi dianggap sebagai tugas eksklusif perempuan. Selain itu, pembangunan infrastruktur pengasuhan anak yang terjangkau dan berkualitas menjadi keharusan strategis. Negara yang berinvestasi pada layanan penitipan anak terbukti memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang jauh lebih tinggi dan stabil.
Kesimpulan: Menuju Keadilan Ekonomi Digital
Masa depan ekonomi dunia bergantung pada kemampuan kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar adil. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat, sedangkan keadilan gender memerlukan kemauan politik yang kuat.
Dengan demikian, tatanan ekonomi tahun 2026 harus mampu menjawab kebutuhan perempuan melampaui sekadar akses internet. Kita memerlukan kontrak sosial baru yang menghargai kerja-kerja domestik sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi global. Keadilan ekonomi bagi perempuan adalah kunci bagi masyarakat yang lebih sejahtera dan tangguh di era digital.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
