JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan serius Komisi III DPR RI.
Dewan meminta Polri tidak hanya mengusut penyadapan, tetapi juga mendalami dugaan akses ilegal, penghilangan data elektronik, hingga kemungkinan tindak pidana makar.
Desakan itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan, penyidikan harus berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.
Komisi III juga meminta Kapolri mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain agar perkara tersebut terungkap secara menyeluruh.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III mengapresiasi langkah Kapolri dan jajaran dalam mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, serta penghilangan data elektronik.
Komisi III turut meminta penyidik mendalami penerapan pasal makar terhadap para tersangka. Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Kapolri Minta Waktu Tuntaskan Kasus
Menanggapi desakan anggota dewan, Suyudi meminta waktu agar penyidik Bareskrim dapat menuntaskan perkara tersebut.
Ia memastikan Polri akan bekerja maksimal untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan pelanggaran hukum.
“Pada prinsipnya para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami Polri kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus ilegal access, ilegal tapping dan juga tindak pidana makar,” ujar Suyudi seusai rapat.
Ia mengatakan, penyidik membutuhkan waktu untuk mengungkap perkara sekaligus menjawab keresahan masyarakat terkait dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
“Untuk itu berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” katanya.
Perintah Penyadapan Diduga Berawal dari Listyo Sigit
Dalam rapat tersebut, Suyudi juga membeberkan perkembangan penyidikan, termasuk dugaan alur perintah penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Menurut penjelasan Suyudi, perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit, kemudian diteruskan melalui Irjen Slamet Uliandi kepada Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta.
Penyidik menduga perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun dokumen pendukung sesuai prosedur.
Suyudi juga mengungkapkan, perkara ini bermula dari aktivitas penyadapan pada periode 2025–2026. Saat itu, Ahrie Sonta yang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring diduga memerintahkan penyadapan secara lisan.
Kecurigaan muncul setelah pada Oktober 2026 terdapat perintah membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan.
Perintah penghapusan data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PenlinkX/PLX juga menjadi perhatian.
Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim menangani laporan tersebut dengan identitas pelapor dirahasiakan.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Mereka yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan terbaru, Polri juga mengungkap dugaan sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo.
Sejumlah pejabat negara, lembaga, tokoh politik, hingga institusi penegak hukum disebut masuk dalam daftar sasaran yang sedang didalami penyidik.
Sementara itu, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri.
Di sisi lain, penyelidikan dugaan makar masih berjalan. Suyudi menegaskan, penyidik perlu menelusuri perintah, tujuan penyadapan, serta dugaan keterlibatan pihak lain untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana tersebut.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum di tubuh Polri.
Masyarakat menunggu pengusutan yang terbuka, pembuktian yang kuat, serta pertanggungjawaban hukum bagi siapa pun yang terbukti terlibat tanpa memandang jabatan atau pangkat. **
Editor : Hadwan
