JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.00 WIB.
Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman saat memimpin rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Awalnya, Habiburokhman mempersilakan anggota Komisi III DPR sekaligus anggota MPR, Benny K. Harman, berbicara lebih dahulu. Ia menyebut Benny harus menghadiri agenda di MPR.
“Berikutnya tokoh kita Pak Benny K. Harman karena beliau ikut acara MPR. Silakan bicara duluan,” ujar Habiburokhman.
Setelah itu, politikus Partai Gerindra tersebut menyinggung kabar penyerahan surat pengunduran diri Gibran.
“Jam 11.00 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya,” ucapnya.
Seiring kabar tersebut, sejumlah pimpinan MPR mulai berdatangan ke Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan.
Kedatangan mereka menjadi perhatian karena muncul informasi Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung.
Budi Arie Benarkan Kabar Gibran Mundur
Isu pengunduran diri Gibran sebelumnya mencuat setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut pada Rabu (11/11/2026).
Saat dikonfirmasi mengenai informasi Gibran mundur dari jabatan wakil presiden, Budi Arie menjawab singkat, “Betul.”
Namun, Budi Arie belum memberikan penjelasan terperinci mengenai proses pengunduran diri tersebut. Ia juga belum menjawab apakah surat resmi telah disampaikan kepada MPR.
Di sisi lain, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri Gibran. Karena itu, MPR belum dapat memastikan tindak lanjut atas kabar tersebut.
Status Gibran Masih Menunggu Proses Konstitusional
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan, pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan secara tertulis kepada MPR. Setelah menerima surat tersebut, MPR akan menindaklanjuti proses sesuai ketentuan konstitusi.
Yusril juga menerangkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR akan meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua calon pengganti.
Selanjutnya, MPR memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah menerima surat dari presiden.
Dengan demikian, kabar pengunduran diri dan rencana penyerahan surat belum otomatis berarti jabatan wakil presiden telah kosong.
Kepastian status Gibran tetap menunggu dokumen resmi serta proses ketatanegaraan yang berlaku.
Publik kini menantikan apakah Gibran benar-benar datang ke Kompleks Parlemen sesuai jadwal yang disebut Habiburokhman, sekaligus bagaimana MPR menindaklanjuti surat tersebut. **
Editor : Hadwan
