JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya mengejutkan publik, Rabu (11/11/2026).
Di tengah isu tersebut, rumah dinas Gibran di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, justru terlihat lengang.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran melalui pernyataan singkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Betul (Gibran mundur),” ujar Budi Arie.
Sebelumnya, Gibran disebut telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga kini, belum ada kepastian bahwa proses pengunduran dirinya telah selesai secara resmi.
Rumah Dinas Gibran Sepi Aktivitas
Pantauan di rumah dinas Gibran di kawasan Menteng menunjukkan suasana yang relatif sepi. Gerbang utama terlihat tertutup rapat dan tidak tampak kendaraan keluar maupun masuk ke kompleks tersebut.
Seorang petugas keamanan terlihat berjaga di depan gerbang. Sementara itu, aktivitas di dalam kompleks tidak terlihat dari luar karena area rumah dinas tertutup pagar.
Kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Diponegoro juga terpantau lancar. Kendaraan melintas seperti biasa tanpa antrean panjang maupun kepadatan berarti.
Meski suasana rumah dinas terlihat lengang, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan Gibran telah meninggalkan kediaman ataupun resmi berhenti dari jabatannya.
120 Anggota DPR Dorong HMP Gibran
Di tengah kabar tersebut, dinamika politik di DPR RI turut menjadi sorotan. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, jumlah tersebut merupakan hasil penghitungan dokumen yang telah ditandatangani para pengusul.
“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi dengan rincian:
– PDI Perjuangan: 14 anggota
– Partai Golkar: 11 anggota
– Partai NasDem: 19 anggota
– PKB: 18 anggota
– PKS: 28 anggota
– PAN: 1 anggota
– Partai Demokrat: 18 anggota
– Partai Gerindra: 11 anggota
PKS menjadi fraksi dengan jumlah penandatangan terbanyak, yakni 28 anggota. Sementara itu, PAN tercatat hanya mengirimkan satu anggota sebagai pengusul.
Pimpinan DPR telah menerima dokumen tersebut untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Agenda pengumuman usulan HMP dijadwalkan masuk rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Mundur Tidak Sama dengan Langsung Berhenti
Di tengah berkembangnya kabar tersebut, masyarakat perlu memahami bahwa menyampaikan niat mengundurkan diri tidak otomatis mengakhiri masa jabatan wakil presiden.
Pasal 8 UUD 1945 mengatur mekanisme apabila wakil presiden berhenti, mengundurkan diri, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Karena itu, status jabatan harus mengacu pada proses formal sesuai konstitusi.
Begitu pula dengan usulan HMP. Pengajuan oleh 120 anggota DPR bukan berarti Gibran otomatis dimakzulkan.
Proses pemberhentian memiliki tahapan tersendiri yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
Dengan dua perkembangan tersebut, publik kini menunggu kepastian mengenai langkah Gibran dan kelanjutan proses di parlemen.
Transparansi informasi serta kepatuhan terhadap konstitusi menjadi penting agar kabar politik yang berkembang tidak menimbulkan kesimpangsiuran. **
Editor : Hadwan
