PYONGYANG, POSNEWS.CO.ID – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menginstruksikan penguatan kekuatan nuklir negaranya secara permanen. Selain itu, dalam pidato di hadapan parlemen pada hari Senin, Kim menetapkan Korea Selatan sebagai musuh utama dan paling berbahaya bagi kedaulatan negaranya.
Dalam konteks ini, Pyongyang kini memandang statusnya sebagai negara bersenjata nuklir sebagai hal yang tidak dapat diganggu gugat. Bahkan, Kim menegaskan bahwa pencegah nuklir yang kuat sangat penting bagi keamanan nasional dan stabilitas kawasan di tahun 2026.
Menolak Disarmasi demi Keuntungan Ekonomi
Kim secara tegas menolak ide pertukaran pelucutan senjata nuklir dengan keuntungan ekonomi atau jaminan keamanan. Sebaliknya, ia mengeklaim bahwa Korea Utara telah membuktikan pilihan strategisnya untuk mempertahankan kekuatan nuklir sambil mengejar pembangunan adalah langkah yang tepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karena itu, ia memandang senjata nuklir sebagai instrumen yang berhasil mencegah pecahnya perang di semenanjung tersebut. Dengan demikian, militer kini dapat memfokuskan sumber daya pada pertumbuhan ekonomi, konstruksi, dan peningkatan standar hidup masyarakat. Namun, Kim tetap menuding Amerika Serikat dan sekutunya terus mengacaukan kawasan melalui pengerahan aset nuklir strategis.
South Korea sebagai “Musuh Paling Bermusuh”
Selanjutnya, ketegangan antara dua Korea mencapai titik nadir baru melalui retorika terbaru Kim. Ia secara resmi mengakui Korea Selatan sebagai “negara paling bermusuh” di panggung global. Dalam hal ini, Kim memperingatkan Seoul bahwa setiap upaya untuk melanggar kedaulatan Korea Utara akan menghadapi balasan yang kejam tanpa ampun.
“Kami akan bertindak tanpa ragu-ragu atau menahan diri,” tegas Kim sebagaimana laporan kantor berita KCNA pada Selasa. Sebagai hasilnya, langkah ini semakin mengukuhkan kebijakan baru Pyongyang yang meninggalkan upaya reunifikasi damai yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Saat ini, analis terus memantau apakah otoritas terkait telah memasukkan pergeseran kebijakan ini ke dalam undang-undang dasar melalui amandemen terbaru.
Rencana Ekonomi Lima Tahun dan Dukungan Rusia
Di sisi lain, Kim memaparkan prioritas ekonomi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun yang baru. Secara khusus, pemerintah akan fokus pada modernisasi industri, peningkatan produksi batu bara, serta perluasan konstruksi perumahan nasional. Akibatnya, anggaran negara tahun 2026 kini mengalokasikan 15,8% dari total belanja untuk sektor pertahanan.
Terlebih lagi, sesi parlemen tersebut juga mendengar pesan ucapan selamat dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin memuji kepemimpinan Kim dan berjanji untuk memperdalam kemitraan strategis komprehensif antara Moskow dan Pyongyang. Pada akhirnya, aliansi ini semakin memperkuat posisi Korea Utara di tengah isolasi internasional dan sanksi ekonomi yang masih membelenggu di tahun 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
