Kontrak Tol Cibitung-Cilincing Rp9 Triliun, Kejari Jakut Usut Dugaan Korupsi

Minggu, 22 November 2026 - 05:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. (Posnews/Pelindo)

Dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. (Posnews/Pelindo)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) yang telah beroperasi penuh kini menjadi sorotan aparat penegak hukum.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola pembangunan jalan tol tersebut yang diperkirakan berpotensi merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Penyidik kini mendalami dugaan penggelembungan nilai proyek setelah kontrak yang semula sekitar Rp5 triliun disebut meningkat menjadi Rp9 triliun melalui sejumlah adendum.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Kejari Jakarta Utara Roy Riadi menegaskan, angka kerugian negara tersebut masih berupa perkiraan. Penyidik belum merampungkan penghitungan resmi untuk memastikan besaran kerugian.

“Insyaallah saya yakinin kerugiannya triliunan. Dugaan ya, masih dugaan,” kata Roy, Sabtu (21/11/2026).

Roy menjelaskan, pengusutan perkara ini bermula dari laporan masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan persoalan penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, Kejari Jakarta Utara menerjunkan tim untuk mengecek langsung proyek JTCC.

Penelusuran kemudian berkembang dengan mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait tata kelola pembangunan serta nilai proyek.

“Awalnya ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan, pada saat itu ada pergantian tanah mereka tidak dapat. Lalu saya tunjuk tim turun ke lapangan, mengecek tol, ingin tahu bagaimana keadaannya dan berapa harganya. Ternyata mahal,” ujar Roy.

Baca Juga :  Update Tragedi Bekasi Timur, 14 Tewas - 84 Luka Dirawat di Sejumlah RS

Dari hasil penelusuran awal, kejaksaan kemudian meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Langkah ini dilanjutkan dengan penggeledahan sejumlah lokasi untuk mencari dan mengamankan alat bukti.

Roy menyebut, penyidik menggeledah tiga kantor perusahaan, yakni kantor CTP, Waskita Toll Road (WTR), dan PT Akses Pelabuhan Indonesia (API), yang merupakan bagian dari kelompok usaha Pelindo.

Selain itu, penyidik turut menggeledah sejumlah rumah yang berkaitan dengan pihak-pihak yang sedang diperiksa.

Meski demikian, Kejari Jakarta Utara belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap konstruksi dugaan tindak pidana.

Kontrak Tol Cibitung-Cilincing Naik hingga Rp9 Triliun

Roy mengungkapkan, salah satu aspek yang menjadi perhatian penyidik ialah perubahan nilai perencanaan dan kontrak proyek. Menurut dia, perencanaan konsesi tol beserta pengadaan tanah awalnya diperkirakan lebih dari Rp3 triliun.

Namun, nilai kontrak kemudian disusun sekitar Rp5 triliun. Setelah mengalami sejumlah perubahan atau adendum, nilainya disebut meningkat hingga Rp9 triliun.

Baca Juga :  Pegawai SPPG Jatiasih Diduga Jadi Korban Kekerasan dan Pelecehan Atasan

“Perencanaannya itu sekitar konsesi tol dan tanah sekitar Rp3 triliunan lebih. Lalu berkembang kontraknya, awalnya dibuat sekitar Rp5 triliun. Diadendum berkali-kali, adendumnya sampai Rp9 triliun,” ungkapnya.

Kejaksaan menduga terdapat praktik penggelembungan nilai atau *markup* dalam tata kelola proyek tersebut. Roy menyebut dugaan penyimpangan itu mengarah pada pola kejahatan kerah putih atau white collar crime.

Meski begitu, kenaikan nilai kontrak belum otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Penyidik perlu menelusuri dasar perubahan kontrak, kewajaran biaya, proses pengadaan, serta pihak yang mengambil keputusan.

Sebagai informasi, Jalan Tol Cibitung-Cilincing menghubungkan kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pembangunannya dimulai pada 2017 dan ruasnya beroperasi secara bertahap sejak 2021. Seluruh ruas kemudian tersambung dengan jaringan JORR 2 pada 10 Juli 2024.

Kini, Kejari Jakarta Utara masih mengumpulkan alat bukti untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam proyek tersebut.

Penyidik juga perlu mengungkap pihak yang bertanggung jawab serta menghitung secara pasti potensi kerugian keuangan negara. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Nikah Siri Baru 3 Bulan, Pasutri di Tangerang Diduga Kelola Prostitusi di Kontrakan
Tawuran Maut di JGC Cakung, Remaja 16 Tahun Tewas Dibacok, 5 Orang Ditangkap
Ibu Kaget Temukan Anak Tewas di Kamar, Polisi Sita Pisau Cutter di Kramat Jati
Dikira Tabrak Lari, Mobil Polisi Dikejar ke PIK, Iptu Deni Luka Tusuk
Pengamen Ondel-ondel Dibunuh Teman Sendiri, Jasadnya Diseret ke Pinggir Tol
Pelarian Berakhir di Stasiun Bogor, MB Diciduk Terkait Pembunuhan di Menteng
Ruko Tertutup di Pasar Obor Digerebek, Polisi Sita 159 Paket Sabu hingga Senjata Api
Sindikat Narkoba Muzamil Cuci Uang Rp2,9 Triliun Lewat Bisnis Besi Tua

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 05:29 WIB

Kontrak Tol Cibitung-Cilincing Rp9 Triliun, Kejari Jakut Usut Dugaan Korupsi

Sabtu, 21 November 2026 - 11:20 WIB

Tawuran Maut di JGC Cakung, Remaja 16 Tahun Tewas Dibacok, 5 Orang Ditangkap

Jumat, 20 November 2026 - 15:05 WIB

Ibu Kaget Temukan Anak Tewas di Kamar, Polisi Sita Pisau Cutter di Kramat Jati

Jumat, 20 November 2026 - 04:59 WIB

Dikira Tabrak Lari, Mobil Polisi Dikejar ke PIK, Iptu Deni Luka Tusuk

Kamis, 19 November 2026 - 15:30 WIB

Pengamen Ondel-ondel Dibunuh Teman Sendiri, Jasadnya Diseret ke Pinggir Tol

Berita Terbaru

Negosiator perundingan iklim PBB COP31 di Antalya, Turki menambah waktu diskusi sehari tanpa kepastian rencana pemangkasan bahan bakar fosil. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

COP31 Di Turki Tambah Waktu Demi Kesepakatan Iklim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:39 WIB

 Perundingan PBB di Jenewa soal senjata otonom berakhir dengan janji diskusi lanjutan dalam 2 tahun tanpa aturan hukum mengikat. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Perundingan PBB Soal Senjata Otonom Berakhir

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:00 WIB