JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) yang telah beroperasi penuh kini menjadi sorotan aparat penegak hukum.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola pembangunan jalan tol tersebut yang diperkirakan berpotensi merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.
Penyidik kini mendalami dugaan penggelembungan nilai proyek setelah kontrak yang semula sekitar Rp5 triliun disebut meningkat menjadi Rp9 triliun melalui sejumlah adendum.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Kejari Jakarta Utara Roy Riadi menegaskan, angka kerugian negara tersebut masih berupa perkiraan. Penyidik belum merampungkan penghitungan resmi untuk memastikan besaran kerugian.
“Insyaallah saya yakinin kerugiannya triliunan. Dugaan ya, masih dugaan,” kata Roy, Sabtu (21/11/2026).
Roy menjelaskan, pengusutan perkara ini bermula dari laporan masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan persoalan penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol tersebut.
Menindaklanjuti laporan itu, Kejari Jakarta Utara menerjunkan tim untuk mengecek langsung proyek JTCC.
Penelusuran kemudian berkembang dengan mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait tata kelola pembangunan serta nilai proyek.
“Awalnya ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan, pada saat itu ada pergantian tanah mereka tidak dapat. Lalu saya tunjuk tim turun ke lapangan, mengecek tol, ingin tahu bagaimana keadaannya dan berapa harganya. Ternyata mahal,” ujar Roy.
Dari hasil penelusuran awal, kejaksaan kemudian meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Langkah ini dilanjutkan dengan penggeledahan sejumlah lokasi untuk mencari dan mengamankan alat bukti.
Roy menyebut, penyidik menggeledah tiga kantor perusahaan, yakni kantor CTP, Waskita Toll Road (WTR), dan PT Akses Pelabuhan Indonesia (API), yang merupakan bagian dari kelompok usaha Pelindo.
Selain itu, penyidik turut menggeledah sejumlah rumah yang berkaitan dengan pihak-pihak yang sedang diperiksa.
Meski demikian, Kejari Jakarta Utara belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap konstruksi dugaan tindak pidana.
Kontrak Tol Cibitung-Cilincing Naik hingga Rp9 Triliun
Roy mengungkapkan, salah satu aspek yang menjadi perhatian penyidik ialah perubahan nilai perencanaan dan kontrak proyek. Menurut dia, perencanaan konsesi tol beserta pengadaan tanah awalnya diperkirakan lebih dari Rp3 triliun.
Namun, nilai kontrak kemudian disusun sekitar Rp5 triliun. Setelah mengalami sejumlah perubahan atau adendum, nilainya disebut meningkat hingga Rp9 triliun.
“Perencanaannya itu sekitar konsesi tol dan tanah sekitar Rp3 triliunan lebih. Lalu berkembang kontraknya, awalnya dibuat sekitar Rp5 triliun. Diadendum berkali-kali, adendumnya sampai Rp9 triliun,” ungkapnya.
Kejaksaan menduga terdapat praktik penggelembungan nilai atau *markup* dalam tata kelola proyek tersebut. Roy menyebut dugaan penyimpangan itu mengarah pada pola kejahatan kerah putih atau white collar crime.
Meski begitu, kenaikan nilai kontrak belum otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Penyidik perlu menelusuri dasar perubahan kontrak, kewajaran biaya, proses pengadaan, serta pihak yang mengambil keputusan.
Sebagai informasi, Jalan Tol Cibitung-Cilincing menghubungkan kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Pembangunannya dimulai pada 2017 dan ruasnya beroperasi secara bertahap sejak 2021. Seluruh ruas kemudian tersambung dengan jaringan JORR 2 pada 10 Juli 2024.
Kini, Kejari Jakarta Utara masih mengumpulkan alat bukti untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam proyek tersebut.
Penyidik juga perlu mengungkap pihak yang bertanggung jawab serta menghitung secara pasti potensi kerugian keuangan negara. **
Editor : Hadwan












