Polda NTT Kantongi Izin Kemendagri, Bupati Kupang Yosep Lede Diperiksa Pekan Depan

Minggu, 22 November 2026 - 17:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kasus Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi, Bupati Kupang Yosep Lede Segera Diperiksa.

Kasus Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi, Bupati Kupang Yosep Lede Segera Diperiksa.

KUPANG, POSNEWS.CO.ID – Penanganan kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21) memasuki babak baru.

Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan telah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memeriksa Bupati Kupang Yosep Lede sebagai terlapor.

Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yosep pada pekan depan. Dengan keluarnya izin tersebut, polisi dapat melanjutkan proses penyidikan dengan meminta keterangan langsung dari kepala daerah tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra membenarkan agenda pemeriksaan itu.

“Pemeriksaan saudara YL dijadwalkan pekan depan karena izin pemeriksaan dari Kemendagri sudah keluar,” ujar Henry.

Baca Juga :  Gempa M7,7 NTT Makin Mengerikan, 47 Orang Tewas dan Ratusan Rumah Rusak

Menurut Henry, penyidik masih mendalami laporan dugaan tindak pidana tersebut dengan mengumpulkan keterangan saksi, alat bukti, serta pendapat ahli.

Langkah ini dilakukan untuk mengungkap peristiwa yang dilaporkan korban secara menyeluruh.

Polda NTT Bentuk Tim Joint Investigasi

Henry menegaskan, Polda NTT menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Penyidik juga diminta bekerja berdasarkan fakta hukum serta alat bukti, bukan tekanan atau kepentingan pihak tertentu.

Kapolda NTT telah memberikan kewenangan kepada Tim Joint Investigasi untuk mengusut perkara secara independen.

“Sebagaimana penegasan Bapak Kapolda NTT, Tim Joint Investigasi diberikan ruang dan kewenangan untuk bekerja secara independen. Penyidik harus berpegang pada fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Henry.

Baca Juga :  BMKG Ramal Jakarta Diguyur Hujan Ringan, Warga Pesisir Waspada Banjir Rob

Ia memastikan tidak boleh ada intervensi yang memengaruhi proses penyidikan, termasuk kepentingan pihak mana pun.

Selain memeriksa Yosep Lede, penyidik akan terus meminta keterangan saksi dan ahli serta melengkapi alat bukti. Polda NTT berkomitmen menuntaskan perkara tersebut secara profesional dan akuntabel.

Hingga kini, pemeriksaan terhadap Yosep menjadi salah satu tahapan penting dalam pendalaman laporan tersebut.

Namun, statusnya masih sebagai terlapor dan dugaan tindak pidana yang dilaporkan harus dibuktikan melalui proses hukum. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Keluarga Menanti Kabar, Enam Kantong Jenazah Dievakuasi dari Pabrik Permen Cikande
Kabar Terbaru Kebakaran Pabrik Permen Cikande: 3 Tewas, 36 Orang Masih Pencarian
Polda Bali Sita 5.200 Pil Y, 2 Pengedar Ditangkap dan Paket Ribuan Pil Digagalkan
42 Karyawan Pabrik Permen Cikande Hilang Kontak, Basarnas Turunkan Tim SAR
Bayi di Medan Dijual Berantai hingga Rp20 Juta, 7 Orang Jadi Tersangka
Banjir Rendam 4 Kabupaten di Sumbar, Rumah, Sawah hingga Sekolah Terdampak
Dijanjikan Gaji Rp5 Juta, 6 Perempuan Malah Harus Layani 90 Pelanggan
22 Pria Nyaris Jadi Tentara Bayaran Rusia, Tergiur Gaji 3.000 Dolar AS per Bulan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:28 WIB

Polda NTT Kantongi Izin Kemendagri, Bupati Kupang Yosep Lede Diperiksa Pekan Depan

Minggu, 22 November 2026 - 15:21 WIB

Keluarga Menanti Kabar, Enam Kantong Jenazah Dievakuasi dari Pabrik Permen Cikande

Minggu, 22 November 2026 - 14:24 WIB

Kabar Terbaru Kebakaran Pabrik Permen Cikande: 3 Tewas, 36 Orang Masih Pencarian

Minggu, 22 November 2026 - 07:17 WIB

Polda Bali Sita 5.200 Pil Y, 2 Pengedar Ditangkap dan Paket Ribuan Pil Digagalkan

Minggu, 22 November 2026 - 05:53 WIB

42 Karyawan Pabrik Permen Cikande Hilang Kontak, Basarnas Turunkan Tim SAR

Berita Terbaru

Hakim Distrik AS Leonie Brinkema memblokir proyek pembangunan gapura peringatan pemerintahan Donald Trump setinggi 250 kaki tanpa batas. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Hakim Federal Kedua Blokir Pembangunan Gapura Peringatan

Minggu, 22 Nov 2026 - 15:10 WIB