UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota

Minggu, 22 November 2026 - 17:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta pemerintah daerah mengutamakan dialog dalam pembahasan UMK dan UMSK 2027.
(Posnews/Setpres)

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta pemerintah daerah mengutamakan dialog dalam pembahasan UMK dan UMSK 2027. (Posnews/Setpres)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pembahasan upah minimum 2027 memasuki tahap berikutnya setelah pemerintah daerah menyelesaikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Kini, perhatian pemerintah beralih pada penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta para bupati, wali kota, serikat pekerja, serta pengusaha mengutamakan dialog dalam merumuskan besaran upah minimum 2027.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengingatkan agar pembahasan tidak hanya berorientasi pada kenaikan upah, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan buruh dan keberlangsungan dunia usaha.

Yassierli mengapresiasi para gubernur dan dewan pengupahan daerah yang telah menyelesaikan pembahasan UMP dan UMSP 2027.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan pertimbangan matang karena melibatkan berbagai kepentingan.

“Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).

Baca Juga :  Hakim Tegur Anggota TNI di Sidang Nadiem Makarim, Kejagung Buka Penjelasan

Menaker Ingatkan Kepala Daerah Perhitungkan Kondisi Ekonomi

Memasuki pembahasan UMK dan UMSK 2027, Yassierli meminta pemerintah kabupaten/kota tidak mengambil keputusan secara terburu-buru.

Bupati, wali kota, dan dewan pengupahan harus memperhitungkan kondisi ekonomi nasional maupun kemampuan ekonomi masing-masing daerah.

Ada sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian, mulai dari tingkat inflasi, produktivitas, kebutuhan hidup pekerja, hingga kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usahanya.

Menurut Yassierli, kebijakan pengupahan harus mampu memberikan perlindungan kepada pekerja tanpa mengabaikan kondisi pengusaha.

Sebab, keputusan yang tidak mempertimbangkan kemampuan dunia usaha berpotensi memengaruhi keberlangsungan perusahaan dan kesempatan kerja.

“Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan upah minimum tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha maupun menggerus daya beli pekerja.

Baca Juga :  Indonesia dan Belarus Percepat Kerja Sama Industri

Perbedaan Pendapat Harus Diselesaikan Lewat Musyawarah

Selain mempertimbangkan indikator ekonomi, Menaker meminta seluruh pihak mengedepankan musyawarah apabila muncul perbedaan pandangan dalam pembahasan upah minimum.

Menurutnya, dialog antara pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pengusaha menjadi kunci untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Yassierli juga meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan seluruh proses penetapan upah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan ekonomi terkini.

Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan pengupahan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kenaikan upah minimum.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan pekerja sekaligus menjaga iklim usaha.

Yassierli menegaskan, kebijakan upah harus meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Karena itu, pembahasan UMK dan UMSK 2027 harus menghasilkan keputusan yang adil dan seimbang bagi pekerja maupun pengusaha. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya
Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:09 WIB

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota

Minggu, 22 November 2026 - 14:08 WIB

Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya

Sabtu, 21 November 2026 - 16:27 WIB

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Berita Terbaru

Hakim Distrik AS Leonie Brinkema memblokir proyek pembangunan gapura peringatan pemerintahan Donald Trump setinggi 250 kaki tanpa batas. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Hakim Federal Kedua Blokir Pembangunan Gapura Peringatan

Minggu, 22 Nov 2026 - 15:10 WIB