JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membongkar ulang dua kebijakan yang setiap hari bersentuhan langsung dengan aktivitas warga: ganjil-genap dan Car Free Day (CFD).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kedua kebijakan itu tidak boleh sekadar menjadi rutinitas tanpa hasil yang terasa bagi masyarakat.
Pramono ingin setiap keputusan Pemprov DKI benar-benar memberikan dampak terhadap mobilitas, lingkungan, serta kehidupan warga Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Intinya begini, saya tidak mau kebijakan itu hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan atau bagi masyarakat,” ujar Pramono, Senin (28/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan ketika Pemprov DKI tengah mengevaluasi penerapan ganjil-genap yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun. Di saat yang sama, wacana menambah CFD pada Sabtu juga masih dikaji.
Ganjil-Genap 10 Tahun, Kini Dibongkar Ulang
Dishub DKI sebelumnya menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menghimpun masukan masyarakat terkait penerapan ganjil-genap.
Namun, pembahasannya tidak hanya menyangkut kemacetan. Dishub juga mengkaji dampak aturan tersebut terhadap perekonomian, lingkungan, emisi kendaraan, hingga karakteristik kendaraan yang melintas.
Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan sejumlah pelaku usaha menyampaikan aspirasi agar penerapan ganjil-genap dibuat lebih fleksibel.
Di sisi lain, terdapat pandangan dari pakar bahwa pelonggaran aturan berpotensi meningkatkan kepadatan lalu lintas. Karena itu, Dishub masih membutuhkan kajian lebih mendalam sebelum memberikan rekomendasi kebijakan.
Pramono dijadwalkan menerima laporan dari Budi pada Senin sore. Karena itu, ia belum memastikan apakah aturan ganjil-genap akan dipertahankan, diubah, atau mendapatkan penyesuaian tertentu.
“Saya berharap apa pun yang nanti akan diputuskan, apakah itu ganjil-genap ataukah Car Free Day, itu adalah keputusan yang memberikan manfaat banyak bagi masyarakat Jakarta. Karena itu menjadi tujuan utama kita semua,” tegas Pramono.
CFD Sabtu Belum Diputuskan
Selain ganjil-genap, Pemprov DKI juga mengkaji usulan pelaksanaan CFD dua kali dalam sepekan, yakni Sabtu dan Minggu.
Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Pramono menyatakan tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru karena kebijakan itu berkaitan langsung dengan aktivitas warga pada akhir pekan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga menyebut aktivitas perkantoran pada Sabtu menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan.
Sementara itu, Budi Awaluddin mengatakan Pemprov DKI akan menggelar FGD khusus untuk membahas kemungkinan CFD pada Sabtu.
Masyarakat, pakar, akademisi, pelaku ekonomi, dan pelaku usaha akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Dengan begitu, Pemprov DKI ingin melihat dampak kebijakan dari berbagai sisi sebelum menentukan langkah.
Bukan Sekadar Tutup Jalan
Selama ini, CFD menjadi salah satu ruang warga untuk berolahraga sekaligus beraktivitas di ruang publik tanpa gangguan kendaraan bermotor.
Karena itu, jika pelaksanaannya diperluas, Pemprov DKI perlu menghitung dampaknya terhadap lalu lintas, kegiatan ekonomi, aktivitas perkantoran, hingga akses warga.
Begitu pula dengan ganjil-genap. Setelah berjalan sekitar satu dekade, Pemprov DKI kini ingin melihat kembali apakah pembatasan kendaraan tersebut masih memberikan dampak sesuai tujuan awal atau membutuhkan penyesuaian.
Pramono menegaskan, keputusan akhirnya harus berpijak pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, warga Jakarta masih harus menunggu hasil evaluasi dan kajian sebelum mengetahui apakah akan ada perubahan pada aturan ganjil-genap maupun pelaksanaan CFD. **
Editor : Hadwan
