BANDUNG, POSNEWS.CO.ID – Muhammad Adimas Firdaus Putra alias Resbob berhasil diringkus penyidik Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Barat di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Senin 15 Desember 2025.
Tersangka diduga melontarkan ujaran kebencian SARA melalui konten siaran langsung di media sosial, menghina Suku Sunda dan kelompok suporter Persib Bandung, Viking Persib Club.
Direktur Ditressiber Polda Jabar, Kombes Reszha Ramadianshah, menjelaskan penangkapan Resbob berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB setelah tim melakukan pengejaran sejak Jumat lalu.
“Kami sudah melakukan pencarian intensif sejak Jumat setelah menerima laporan. Yang bersangkutan berpindah-pindah dari Surabaya, Surakarta, hingga akhirnya berhasil ditangkap di Semarang,” ungkap Kombes Reszha dikutip Selasa (16/12/2025).
Konten yang dibuat Resbob memicu kemarahan publik, khususnya warga Suku Sunda. Dalam siaran langsungnya, Resbob menyebarkan kata-kata yang mengandung fitnah dan penghinaan terhadap suku tertentu.
“Kami berhasil menangkap tersangka yang membuat kegaduhan di media sosial. Dalam konten video streaming di YouTube, ia mengucapkan ujaran kebencian terhadap Suku Sunda,” tambah Kombes Reszha.
Saat ini, Resbob menjalani proses hukum. Tim Ditressiber Polda Jabar masih mendalami motif aksi ujaran kebencian tersebut. Dari penyelidikan awal, diketahui Resbob tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu dua orang lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Nanti akan kami dalami motifnya. Video itu tidak dibuat sendiri; ada dua orang yang membantu. Proses pemeriksaan masih berjalan,” jelas Kombes Reszha.
Sebelum penangkapan, Resbob yang berstatus mahasiswa, sempat berpindah lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menghindari kejaran polisi.
“Sejak Jumat, kami melakukan pengejaran ke Surabaya, Surakarta, dan akhirnya menangkapnya di Semarang hari ini,” tuturnya.
Resbob dijerat Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan kebencian atau permusuhan berbasis SARA. Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara. (red)
