UMP Jawa Barat 2026 Resmi Naik Jadi Rp2,31 Juta, Buruh Wajib Tahu Aturannya

Kamis, 25 Desember 2025 - 07:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
(Posnews/NET)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Posnews/NET)

BANDUNG, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2026 sebesar Rp2,31 juta. Angka ini naik dari UMP 2025 yang tercatat Rp2,19 juta.

Pemprov Jabar mengumumkan keputusan tersebut di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (24/12/2025).

Penetapan UMP 2026 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menegaskan besaran UMP 2026 mencapai Rp2.317.601.

“Pemerintah menetapkan UMP Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp2.317.601,” ujar Kim saat membacakan keputusan gubernur.

Selanjutnya, Pemprov Jabar menetapkan UMP 2026 mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Daerah kabupaten/kota yang belum menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) wajib mengacu pada UMP Jawa Barat.

Baca Juga :  Libur Nataru 2025/2026, Gubernur Dedi Mulyadi Hentikan Angkot Puncak demi Urai Macet

“Jika kabupaten atau kota tidak menetapkan UMK 2026, maka besaran upahnya mengacu pada UMP Jawa Barat,” tegas Kim.

Keputusan gubernur ini berlaku efektif sejak 23 Desember 2025.

Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 sebesar Rp2.339.995 melalui Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.860-Kesra/2025. UMSP ini berlaku untuk usaha menengah dan besar mulai 1 Januari 2026.

Kim mengungkapkan, 12 sektor usaha masuk dalam pengaturan UMSP, mulai dari konstruksi gedung hunian dan perkantoran, industri, jalan dan jembatan, irigasi, drainase, hingga instalasi navigasi dan konstruksi khusus lainnya.

Baca Juga :  Jepang Kirim Utusan Khusus ke Pertemuan Board of Peace

Sementara itu, Pemprov Jabar masih memproses penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026.

“UMK dan UMSK masih dalam tahap finalisasi dan drafting di Biro Hukum,” kata Kim.

Aturan Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kenaikan UMP 2026 mencapai sekitar 0,7 persen, sedangkan UMSP naik sekitar 0,9 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Untuk kabupaten dan kota, seluruh usulan UMK dan UMSK akan kami tetapkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Dedi.

Ia menegaskan seluruh kebijakan pengupahan tersebut telah mengikuti aturan pemerintah pusat dan akan segera disosialisasikan ke seluruh daerah di Jawa Barat.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kepergok Hendak Mencuri di Bojonggede, Pelaku Tembak Korban Pakai Airsoft Gun
Teralis SMP Al-Madina Wonosobo Ambruk, 1 Siswa Tewas dan 2 Dirawat Intensif
Kakak Sempat Diduga Jadi Sasaran, Balita 2 Tahun di Lumajang Berakhir Tragis
Tegar Pulang Kerja Bersama Ayah, Malah Dikeroyok hingga Tewas di Grobogan
Masalah Uang Bantuan Rp100 Ribu Berujung Pembacokan Kakak Kandung di Cianjur
Pesepak Bola Nigeria Tewas Terjebak Kebakaran Melalap Rumah dan Toko di Palopo
Elf Rombongan Wisatawan Tangerang Terjun dari Tebing 3 Meter di Bogor, 4 Orang Luka
DPO Pembunuhan Bripda Oktovianus Disergap di Keerom Bersama 3 Pria

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 06:42 WIB

Kepergok Hendak Mencuri di Bojonggede, Pelaku Tembak Korban Pakai Airsoft Gun

Selasa, 17 November 2026 - 11:50 WIB

Teralis SMP Al-Madina Wonosobo Ambruk, 1 Siswa Tewas dan 2 Dirawat Intensif

Selasa, 17 November 2026 - 06:18 WIB

Kakak Sempat Diduga Jadi Sasaran, Balita 2 Tahun di Lumajang Berakhir Tragis

Senin, 16 November 2026 - 06:25 WIB

Tegar Pulang Kerja Bersama Ayah, Malah Dikeroyok hingga Tewas di Grobogan

Senin, 16 November 2026 - 06:06 WIB

Masalah Uang Bantuan Rp100 Ribu Berujung Pembacokan Kakak Kandung di Cianjur

Berita Terbaru

KTT ASEAN di Manila menilai Myanmar gagal menjalankan rencana perdamaian lima poin dan memperpanjang larangan hadir bagi Min Aung Hlaing. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

KTT ASEAN di Manila Perpanjang Larangan Hadir

Rabu, 18 Nov 2026 - 08:18 WIB