BOGOR, POSNEWS.CO.ID – Harapan mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar justru hampir membawa 22 pria asal Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ke medan perang Rusia.
Mereka semula dijanjikan pekerjaan sebagai tenaga konstruksi hingga petani buah di luar negeri. Namun, setelah tiba di Kabupaten Bogor, mereka justru diberi tahu akan direkrut menjadi tentara bayaran.
Beruntung, rencana pemberangkatan tersebut berhasil digagalkan polisi. Petugas menggerebek sebuah penginapan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, dan menyelamatkan 22 calon korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap dua orang berinisial FIK (37) dan STH (38). Keduanya diduga berperan sebagai perekrut sekaligus koordinator penampungan calon tentara bayaran untuk diberangkatkan ke Rusia.
Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengungkapkan, para korban awalnya menerima tawaran pekerjaan melalui media sosial maupun perantara sejak pertengahan 2026.
Iming-iming penghasilan besar membuat mereka tertarik mengikuti proses perekrutan. Namun, pekerjaan yang dijanjikan ternyata berbeda jauh dari kenyataan.
“Beberapa korban awalnya memperoleh informasi bahwa pekerjaan yang ditawarkan adalah pekerjaan konstruksi, petani buah, atau pekerjaan lainnya, tetapi kemudian sampai saat di Bogor mereka diinformasikan bahwa mereka akan diberangkatkan ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran,” ungkap Arfan dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Dijanjikan Bonus 10.000 Dolar AS dan Gaji Bulanan
Daya tarik utama perekrutan tersebut adalah janji penghasilan fantastis. Para calon korban dijanjikan memperoleh 10.000 dolar AS sebagai bonus penandatanganan kontrak selama satu tahun.
Selain itu, mereka dijanjikan gaji bulanan sebesar 3.000 dolar AS selama masa kontrak.
Angka tersebut tentu terlihat menggiurkan bagi pencari kerja yang ingin memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Namun, di balik tawaran tersebut, tersimpan risiko besar karena mereka ternyata dipersiapkan untuk menjadi tentara bayaran di Rusia.
Setelah menerima tawaran, para pria itu diarahkan berkumpul di penginapan kawasan Tamansari. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan, pengecekan fisik, serta persiapan dokumen perjalanan.
Selama berada di penampungan, para calon korban memperoleh fasilitas tempat tinggal, transportasi, dan uang makan Rp50 ribu per orang setiap hari.
Akan tetapi, situasi semakin menyulitkan ketika sebagian korban ingin membatalkan keberangkatan. Perekrut justru meminta mereka mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama proses perekrutan dan penampungan.
Kondisi tersebut berpotensi membuat calon korban terjebak karena harus menanggung beban biaya ketika berusaha mengundurkan diri.
Polisi Ungkap Dugaan 200 Orang Telah Diberangkatkan
Kasus ini ternyata diduga memiliki jaringan lebih luas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku telah memberangkatkan sekitar 200 orang ke Rusia melalui jalur transit Thailand.
Modusnya, calon tentara bayaran terlebih dahulu diberangkatkan dari Indonesia menuju Thailand menggunakan tiket perjalanan pulang-pergi dan pemesanan hotel. Perjalanan tersebut dikemas seolah-olah sebagai wisata.
Namun, setelah tiba di Thailand, para calon pekerja diduga kembali dibuatkan dokumen untuk melanjutkan perjalanan ke Rusia.
Polisi juga mengungkap dugaan keuntungan yang diterima para perekrut. FIK disebut memperoleh bayaran Rp300 ribu per hari, sedangkan STH menerima Rp150 ribu per hari selama menjalankan tugasnya.
Keduanya juga dijanjikan keuntungan sebesar 600 dolar AS untuk setiap orang yang berhasil direkrut hingga berangkat ke Rusia.
Dari penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain paspor para korban, tiket perjalanan Indonesia-Thailand, tiket kepulangan, bukti pemesanan hotel, dua telepon seluler, percakapan WhatsApp, serta bukti transfer.
Penyidik kini menelusuri identitas sekitar 200 orang yang menurut pengakuan tersangka telah diberangkatkan. Polisi juga mendalami komunikasi dengan sejumlah pihak yang diduga sudah berada di Rusia.
22 Calon Korban Disiapkan Mengikuti Pelatihan Kerja
Setelah berhasil menggagalkan pemberangkatan, polisi tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap para tersangka.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga diajak memberikan pendampingan agar 22 korban memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang aman dan legal.
Kasatres PPA dan PPO Polres Bogor AKP Silfi Adi Putri mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor untuk memberikan pelatihan keterampilan di balai latihan kerja milik pemerintah daerah.
Langkah tersebut diharapkan membantu para korban kembali membangun masa depan tanpa harus mempertaruhkan keselamatan melalui tawaran pekerjaan yang tidak jelas.
“Kalau yang berhasil kami cegah, 22 orang tersebut, kami berkoordinasi dengan Disnaker Kabupaten Bogor untuk diberikan pelatihan di balai pelatihannya yang punya Kabupaten Bogor,” kata Silfi.
Sementara itu, polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan perekrutan yang diduga melibatkan pihak lain, termasuk pihak yang berada di luar negeri.
Polisi Ingatkan Masyarakat Jangan Mudah Tergiur Gaji Besar
Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengingatkan masyarakat agar lebih teliti sebelum menerima tawaran pekerjaan di luar negeri.
Menurutnya, calon pekerja harus memastikan perusahaan pemberi kerja, jenis pekerjaan, kontrak, legalitas perekrutan, serta dokumen keberangkatan.
Masyarakat juga perlu waspada apabila perekrut meminta biaya tidak wajar, menyembunyikan tujuan pekerjaan sebenarnya, atau menggunakan visa wisata untuk keberangkatan yang diklaim sebagai pekerjaan.
“Jangan mudah tergiur gaji besar tanpa kejelasan pekerjaan,” imbau Arfan.
Kasus ini menjadi pelajaran bahwa tawaran pekerjaan bergaji tinggi tidak selalu menjamin masa depan yang lebih baik.
Sebaliknya, tanpa pemeriksaan dan prosedur yang benar, kesempatan kerja justru bisa berubah menjadi pintu masuk eksploitasi manusia.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta ketentuan hukum terkait lainnya. Mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Polisi menegaskan penyidikan masih berlanjut, terutama untuk menelusuri keberadaan ratusan orang yang diduga telah diberangkatkan dan mengungkap pihak-pihak lain dalam jaringan tersebut. **
Editor : Hadwan












