KPK Periksa Beni Saputra, Aliran Uang Kasus Suap Bupati Ade Kuswara Terus Dibongkar

Selasa, 6 Januari 2026 - 09:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. (Posnews/KPK)

Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. (Posnews/KPK)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa eks Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Beni Saputra (BS).

Penyidik memeriksa BS sebagai saksi dalam kasus suap perizinan proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK).

Selanjutnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik mendalami aliran uang haram dalam pemeriksaan tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

KPK menduga BS menerima sejumlah uang dari Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang (HMK), ayah ADK.

“Penyidik mendalami aliran uang. Saudara BS diduga menerima dana dari pihak ADK maupun HMK selaku ayah ADK atau Bupati Bekasi,” ujar Budi kepada wartawan, Senin (5/1/2026).

Baca Juga :  KPK Awasi 3 Kasus Korupsi Kortastipidkor Polri, Pengambilalihan Perkara Masih Dikaji

Tak berhenti di situ, KPK memastikan terus menelusuri seluruh aliran uang yang mengalir ke Beni Saputra.

Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut menyetor dana kepada BS.

“Kami menduga saudara BS menerima aliran uang dari beberapa pihak lainnya,” tegas Budi.

Selain BS, penyidik KPK turut memanggil Zamzam Nurul Haj (ZNH) dan Solihin Ciomas (SC) yang berstatus wiraswasta.

Namun, KPK belum merinci materi pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka dalam kasus suap izin proyek di Kabupaten Bekasi.

Baca Juga :  Mengapa Identitas Kita Hanyalah Produk dari Struktur Sosial?

KPK juga menjerat HM Kunang (HMK) serta SRJ dari pihak swasta sebagai pemberi suap.

Dalam perkara ini, ADK dan HMK sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, SRJ sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menegaskan pengusutan kasus ini terus berjalan untuk membongkar alur suap perizinan proyek.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa
BNPB Catat Banjir di 8 Daerah, Cuaca Ekstrem Tewaskan Satu Orang

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:27 WIB

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi

Berita Terbaru

Negosiator perundingan iklim PBB COP31 di Antalya, Turki menambah waktu diskusi sehari tanpa kepastian rencana pemangkasan bahan bakar fosil. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

COP31 Di Turki Tambah Waktu Demi Kesepakatan Iklim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:39 WIB

 Perundingan PBB di Jenewa soal senjata otonom berakhir dengan janji diskusi lanjutan dalam 2 tahun tanpa aturan hukum mengikat. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Perundingan PBB Soal Senjata Otonom Berakhir

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:00 WIB