Kasus Bocah SD di NTT, Menteri HAM Nilai Implementasi Daerah Bermasalah

Kamis, 5 Februari 2026 - 18:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri HAM Tegaskan Negara Hadir, Soroti Kelalaian Daerah Usai Kasus Bocah SD di NTT. (Posnews/Ist)

Menteri HAM Tegaskan Negara Hadir, Soroti Kelalaian Daerah Usai Kasus Bocah SD di NTT. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan negara hadir melindungi seluruh warga, termasuk fakir miskin dan anak-anak.

Pigai menegaskan hal itu setelah seorang bocah SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), meninggal dunia akibat dugaan keterbatasan perlengkapan sekolah.

Ia menegaskan konstitusi secara tegas mewajibkan negara menjamin kesejahteraan sosial. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan HAM.

Selanjutnya, Pigai menekankan pemerintah pusat, termasuk Presiden, memberi perhatian besar pada sektor pendidikan.

Baca Juga :  MenHAM Natalius Pigai Desak Polisi Usut Teror Influencer Pasca Banjir Sumatera

Pemerintah pusat bahkan telah mengalokasikan anggaran besar ke daerah untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan sosial.

“Karena itu, persoalannya ada pada implementasi di daerah dan pelaksanaan di lapangan. Peristiwa di Ngada tidak boleh terjadi,” ujar Pigai di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Pigai menilai kasus tersebut mencerminkan kelalaian pemerintah daerah, bukan kegagalan kebijakan pusat. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyalurkan dana dan program pembangunan, termasuk di bidang pendidikan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Masalahnya ada di pelaksanaan. Aparat terdekat, dari desa hingga kepala daerah, gagal menunjukkan solidaritas sosial dan kehadiran negara,” tegasnya.

Baca Juga :  Tragedi KKN UIN Walisongo: 3 Mahasiswa Tewas Terseret Banjir Bandang di Kendal, 3 Lainnya Hilang

Ia menambahkan, pemerintah daerah memikul tanggung jawab terbesar karena berada paling dekat dengan masyarakat.

Pigai menegaskan pemerintah pusat hanya bisa disalahkan jika tidak menyalurkan anggaran dan program.

“Faktanya, pemerintah pusat sudah memberikan semuanya. Jika dana tidak dimanfaatkan tepat sasaran, itu kelalaian,” katanya.

Terkait aspek hukum, Pigai menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut agar tragedi serupa tidak terulang.

“Penegakan hukum menjadi kewenangan kepolisian. Kami berharap kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di NKRI,” pungkas Pigai. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun
Update Arus Balik Lebaran 2026, 186 Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek
Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global
Tantangan Ekonomi Perempuan dalam Ekonomi Gig
Membedah Ekofeminisme dan Krisis Ekologi Global
Mengapa Interseksionalitas Menjadi Kunci Keadilan Sosial
Gembong Narkoba Dewi Astutik Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan, Otak Kasus 2 Ton Sabu
Final FIFA Series 2026: Lawan Bulgaria di GBK, Ujian Sesungguhnya Garuda

Berita Terkait

Minggu, 29 Maret 2026 - 18:00 WIB

Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:56 WIB

Update Arus Balik Lebaran 2026, 186 Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:30 WIB

Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:00 WIB

Tantangan Ekonomi Perempuan dalam Ekonomi Gig

Minggu, 29 Maret 2026 - 16:30 WIB

Membedah Ekofeminisme dan Krisis Ekologi Global

Berita Terbaru

Ilustrasi, Modernisasi vs Tradisi. Kyoto mengkaji rencana pelonggaran batas tinggi bangunan dari 31 meter menjadi 60 meter guna menarik investasi, memicu perdebatan mengenai identitas visual ibu kota kuno Jepang tersebut. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun

Minggu, 29 Mar 2026 - 18:00 WIB

Membongkar narasi perang. Perspektif Keamanan Kritis mengungkap bagaimana konstruksi maskulinitas militeristik mendominasi kebijakan luar negeri dan sering kali mengabaikan kerentanan nyata perempuan di wilayah konflik. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global

Minggu, 29 Mar 2026 - 17:30 WIB

Ilustrasi, Ekonomi Gig menjanjikan kebebasan

INTERNASIONAL

Tantangan Ekonomi Perempuan dalam Ekonomi Gig

Minggu, 29 Mar 2026 - 17:00 WIB

Melawan logika dominasi. Ekofeminisme mengungkap bahwa pemulihan bumi mustahil tercapai tanpa meruntuhkan struktur patriarki yang mengeksploitasi perempuan dan alam secara bersamaan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Membedah Ekofeminisme dan Krisis Ekologi Global

Minggu, 29 Mar 2026 - 16:30 WIB