JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengeluarkan peringatan tegas menjelang Lebaran 2026.
Lembaga antirasuah itu menegaskan, parsel atau bingkisan hari raya yang diterima aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara negara berpotensi masuk kategori gratifikasi dan memicu konflik kepentingan.
Karena itu, KPK langsung mengaktifkan kanal pelaporan digital melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) di laman resmi gol.kpk.go.id.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui sistem ini, ASN dapat melaporkan setiap penerimaan secara cepat dan transparan guna mencegah praktik transaksional yang kerap muncul saat momen hari raya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan ASN tak perlu datang langsung ke kantor KPK untuk melapor.
“Setiap penyelenggara negara atau ASN bisa melaporkan melalui aplikasi atau web-based di GOL. Tinggal isi data diri, jenis pemberian, dan kronologi penerimaan,” ujar Budi, Minggu (1/3/2026).
Foto dan Kronologi Wajib Dilampirkan
Budi menjelaskan, pelapor juga bisa mengunggah foto barang sebagai bukti pendukung. Setelah laporan masuk, KPK akan menganalisis apakah pemberian tersebut menjadi milik negara atau dapat dimiliki penerima secara sah.
“Kalau ditetapkan milik negara, barang bisa dikirimkan ke KPK. Kalau dinyatakan sah, penerima boleh memilikinya,” tegasnya.
Namun demikian, untuk parsel berbentuk makanan, KPK menyarankan agar ASN membagikannya ke pihak yang membutuhkan, seperti panti asuhan, pos kamling, atau lembaga sosial lainnya.
Cegah Konflik Kepentingan dan Tender Bermasalah
KPK menekankan, gratifikasi sekecil apa pun bisa memicu konflik kepentingan, terutama jika pemberi berasal dari pihak swasta yang memiliki relasi bisnis dengan instansi pemerintah.
Budi mengingatkan, penerimaan bingkisan dari rekanan berpotensi memengaruhi keputusan pejabat saat proses tender atau pengadaan barang dan jasa.
“Kekhawatirannya, saat ada tender atau pengadaan, muncul kecenderungan memilih pihak yang pernah memberi gratifikasi,” jelasnya.
Pemberi Gratifikasi Belum Bisa Dipidana
Di sisi lain, KPK mengakui belum ada ketentuan pidana khusus bagi pemberi dalam konteks gratifikasi murni. Sanksi pidana baru berlaku jika unsur suap terpenuhi, yakni ada maksud memengaruhi keputusan atau tindakan pejabat.
“Kalau murni gratifikasi, yang disangkakan adalah penerimanya. Kecuali ada unsur suap, itu jelas ada pasalnya,” ujar Budi.
Meski begitu, KPK tetap mengimbau pelaku usaha dan pihak swasta tidak memberikan barang, fasilitas, atau jasa kepada ASN terkait pelayanan publik yang memang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
Dengan pengawasan ketat dan pelaporan digital melalui GOL, KPK berharap budaya antigratifikasi semakin kuat dan praktik korupsi terselubung jelang Lebaran bisa ditekan. (red)
Editor : Hadwan
