Mahkamah Agung Rusia Coret Yabloko dari Pemilu Parlemen

Rabu, 12 Agustus 2026 - 13:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mahkamah Agung Rusia mencoret Yabloko, satu-satunya partai yang menentang aksi militer Kremlin di Ukraina, dari daftar pemilu parlemen bulan depan. Dok: Istimewa.

Mahkamah Agung Rusia mencoret Yabloko, satu-satunya partai yang menentang aksi militer Kremlin di Ukraina, dari daftar pemilu parlemen bulan depan. Dok: Istimewa.

POSNEWS.CO.ID, MOSKOW — Mahkamah Agung Rusia memerintahkan pencoretan Yabloko dari daftar pemilu parlemen bulan depan pada Senin. Yabloko merupakan satu-satunya partai yang secara terbuka menentang aksi militer Kremlin di Ukraina.

Pembatalan Registrasi Partai

Mahkamah Agung membatalkan registrasi Yabloko, yang dalam bahasa Rusia berarti “apel”, setelah partai pro-Kremlin mengajukan banding. Komisi Pemilihan Umum Pusat sebelumnya sempat mengizinkan Yabloko masuk daftar pemilu bulan lalu bersama 10 partai lainnya.

Yabloko dulunya menjadi suara liberal terkemuka di parlemen dan kerap mengkritik pemerintah. Partai ini kemudian kehilangan kursi bloknya di Duma Negara seiring Kremlin memperketat cengkeramannya atas politik Rusia.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam beberapa tahun terakhir, Yabloko menjadi satu-satunya partai oposisi terdaftar yang menentang pengiriman pasukan ke Ukraina. Slogan kampanyenya mencakup seruan gencatan senjata, diplomasi, perdamaian, serta penolakan terhadap perang nuklir.

Reaksi Yavlinsky dan Dukungan Tokoh Oposisi

Grigory Yavlinsky, politisi liberal senior yang turut mendirikan Yabloko pada 1990-an dan kini memimpin komite politiknya, mengecam putusan tersebut. Ia menegaskan partainya akan mengajukan banding atas keputusan itu.

“Melarang Yabloko ikut pemilu berarti penolakan berdialog dengan pihak yang mengajukan pertanyaan yang membuat otoritas tidak nyaman,” kata Yavlinsky dalam pernyataan daring. Ia berharap otoritas mendengarkan tuntutan publik akan perdamaian, kebebasan, dan kehidupan tanpa rasa takut.

Sejumlah tokoh oposisi Rusia di pengasingan mendorong pemilih mendukung Yabloko. Mereka termasuk Yulia Navalnaya, istri mendiang kritikus Kremlin Alexei Navalny, serta politisi Ilya Yashin dan Vladimir Kara-Murza.

Ketua Yabloko Jaga Jarak dari Dukungan Eksil

Ketua Yabloko Nikolai Rybakov, yang hadir di ruang sidang Senin, berupaya menjaga jarak partainya dari dukungan yang ia sebut tidak diminta dari Navalnaya dan tokoh Kremlin lain di luar negeri. Langkah ini tampak sebagai upaya mencegah pencoretan partai dari daftar pemilu.

Sementara itu, media sosial ramai dengan video dukungan untuk Yabloko. Sebagian besar video tidak memuat slogan politik, melainkan menampilkan pria dan wanita muda memegang apel saat ditanya preferensi pemilu mereka untuk pemilihan 18-20 September.

Rybakov menegaskan kepada pengadilan bahwa partainya tidak membayar video-video tersebut. Ia menyebut warga mendukung Yabloko semata karena ingin hidup di Rusia dan tidak ingin terbunuh.

Kampanye Damai Ubah Kalkulasi Kremlin

Nikolay Petrov, peneliti senior di NEST Centre yang taipan eksil Mikhail Khodorkovsky dirikan, menilai otoritas awalnya mengizinkan Yabloko ikut pemilu untuk memberi warga Rusia saluran ketidakpuasan. Perolehan suara Yabloko yang biasanya rendah sekaligus menunjukkan sedikit warga mendukung sikapnya soal Ukraina.

Namun, kampanye damai Yabloko justru menarik perhatian luas dan mengacaukan kalkulasi Kremlin. Petrov menyebut Kremlin kini menghadapi tugas sulit untuk keluar dari situasi ini dengan kerugian minimal, karena mencoret partai tersebut justru menunjukkan ketakutan terhadap apa yang Yabloko perjuangkan.

Yavlinsky menyebut putusan pengadilan ini justru membuktikan pentingnya platform partainya, jauh melebihi hasil pemilu resmi mana pun. Ia menambahkan bahwa tuntutan publik akan perdamaian dan kebebasan hari ini terbukti jauh lebih kuat dari perkiraan otoritas.

Serangan Partai Pro-Kremlin dan Gugatan Motherland

Mironov menuduh Yabloko secara terbuka menentang operasi militer khusus, menjanjikan perdamaian yang memalukan, dan mendukung agen asing. Ketua Partai Komunis, Gennady Zyuganov, turut menyatakan Yabloko tidak mendukung kebijakan Presiden Vladimir Putin.

Partai Motherland mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung menuntut pencoretan Yabloko. Partai ini menuduh Yabloko melakukan pelanggaran hak cipta dan melampaui batas pengeluaran kampanye, serta menilai sikap Yabloko soal Ukraina sebagai tindakan melanggar hukum yang setara dengan seruan pelanggaran integritas wilayah Rusia.

Rybakov dan tim pengacara partai menolak seluruh tuduhan tersebut di persidangan Senin. Kerumunan pendukung menyambut Rybakov dan perwakilan Yabloko lainnya dengan tepuk tangan saat mereka memasuki gedung pengadilan di pusat Moskow.

Tekanan Meningkat terhadap Anggota Yabloko

Yabloko menghadapi tekanan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring Kremlin memperketat penindasan terhadap perbedaan pendapat ke level yang belum pernah terlihat sejak era Soviet. Sejumlah anggota senior Yabloko dipenjara atau mendapat label “agen asing”, status yang mendatangkan pengawasan ketat pemerintah dan bertujuan mendiskreditkan penyandangnya. Akibatnya, banyak tokoh utama partai tidak masuk dalam daftar calon.

Wakil ketua Yabloko, Maxim Kruglov, yang juga mantan anggota dewan kota Moskow, terbukti bersalah pada Juni karena menyebarkan informasi palsu soal militer Rusia. Ia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.

Anggota senior lain, Lev Shlosberg, tengah menjalani sidang atas tuduhan serupa di kota kelahirannya, Pskov. Ia terancam hukuman hingga 10 tahun penjara jika terbukti bersalah, dalam kasus pidana ketiga yang menjeratnya selama dua tahun terakhir. Otoritas juga telah melabeli Shlosberg sebagai “agen asing”.

Label serupa menimpa Boris Vishnevsky, wakil ketua Yabloko lainnya, pada 2024. Status ini memaksa Vishnevsky mundur dari dewan kota St. Petersburg setelah undang-undang yang melarang “agen asing” berpartisipasi dalam pemilu atau memegang jabatan publik disahkan pada tahun yang sama.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Australia Pertama Kali Tanyakan Orientasi Seksual
Todd Blanche Resmi Dilantik Jadi Jaksa Agung AS
Parlemen Turki Sahkan Amnesti Bersyarat bagi Militan Kurdi
Rencana Gaza Trump Tetap Berlaku, Diskusi dengan Israel
Serangan Drone Ukraina Tewaskan 13 Orang di Nizhnekamsk
Trump Tuntut Kompensasi dari Iran, Perumit Upaya Pembukaan
Gempa 7,4 SR Guncang Kolombia Barat, 111 Orang Tewas
Ukraina dan Rusia Saling Tuduh Serangan Mematikan

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 14:44 WIB

Australia Pertama Kali Tanyakan Orientasi Seksual

Rabu, 12 Agustus 2026 - 13:13 WIB

Mahkamah Agung Rusia Coret Yabloko dari Pemilu Parlemen

Rabu, 12 Agustus 2026 - 12:02 WIB

Todd Blanche Resmi Dilantik Jadi Jaksa Agung AS

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:00 WIB

Parlemen Turki Sahkan Amnesti Bersyarat bagi Militan Kurdi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 08:00 WIB

Serangan Drone Ukraina Tewaskan 13 Orang di Nizhnekamsk

Berita Terbaru

Sensus Australia untuk pertama kalinya memuat pertanyaan tentang orientasi seksual dan identitas gender Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Australia Pertama Kali Tanyakan Orientasi Seksual

Rabu, 12 Agu 2026 - 14:44 WIB

Mahkamah Agung Rusia mencoret Yabloko, satu-satunya partai yang menentang aksi militer Kremlin di Ukraina, dari daftar pemilu parlemen bulan depan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Mahkamah Agung Rusia Coret Yabloko dari Pemilu Parlemen

Rabu, 12 Agu 2026 - 13:13 WIB

Mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Todd Blanche, resmi dilantik sebagai Jaksa Agung AS setelah proses konfirmasi Senat. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Todd Blanche Resmi Dilantik Jadi Jaksa Agung AS

Rabu, 12 Agu 2026 - 12:02 WIB

Parlemen Turki mengesahkan undang-undang amnesti bersyarat bagi ribuan militan Kurdi sebagai bagian dari inisiatif perdamaian pemerintah. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Parlemen Turki Sahkan Amnesti Bersyarat bagi Militan Kurdi

Rabu, 12 Agu 2026 - 11:00 WIB