JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Di balik tembok Rutan Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur, Ombudsman Republik Indonesia menemukan informasi yang mengejutkan.
Warga binaan disebut harus membayar hingga Rp250 juta agar bisa menggunakan handphone di dalam rutan.
Angka itu muncul dari informasi yang disampaikan warga binaan kepada tim Ombudsman saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 15 September 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Temuan tersebut kemudian disampaikan Ombudsman dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada 29 September 2026.
Ombudsman juga menyerahkan saran perbaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pada 5 Oktober 2026.
Namun, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menegaskan lembaganya tidak berada pada posisi untuk menjatuhkan sanksi atau menentukan ada tidaknya tindak pidana.
Menurut Nuzran, tugas Ombudsman dalam temuan tersebut adalah mendorong perbaikan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kalau temuan sifatnya maka kami akan menyampaikan saran perbaikan, jangan itu terjadi. Hanya sebatas itu,” ujar Nuzran usai acara Serah Terima Tugas Ombudsman di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Dari Informasi Warga Binaan hingga Temuan Rp250 Juta
Temuan itu berawal dari sidak Ombudsman pada 15 September.
Saat berada di Rutan Pondok Bambu, tim mendapatkan informasi dari warga binaan mengenai penggunaan handphone di dalam rutan.
Anggota Ombudsman RI Syafrida Rasahan sebelumnya menyebut warga binaan mengaku harus membayar hingga Rp250 juta untuk dapat menggunakan handphone.
Selain informasi mengenai penggunaan handphone, Ombudsman juga menerima informasi adanya biaya Rp500 ribu untuk pindah kamar.
Temuan tersebut menjadi bagian dari sorotan Ombudsman terhadap tata kelola pelayanan di lingkungan pemasyarakatan.
Bagi warga binaan, persoalan seperti ini bukan sekadar angka. Jika benar terjadi, praktik pungutan dapat membuat akses terhadap fasilitas di dalam rutan bergantung pada kemampuan membayar.
Karena itu, Ombudsman mendorong agar pengelolaan rutan tidak membuka ruang bagi praktik yang dapat merugikan warga binaan.
Ombudsman Tak Punya Kewenangan Menjatuhkan Sanksi
Nuzran menjelaskan, kewenangan Ombudsman berbeda dengan aparat penegak hukum.
Ombudsman dapat menemukan persoalan dalam pelayanan publik, memberikan saran perbaikan, dan dalam kondisi tertentu menyampaikan rekomendasi.
Namun, lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan eksekutorial untuk menjatuhkan hukuman pidana atau sanksi kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
Karena itu, apabila kemudian aparat menemukan indikasi pelanggaran hukum dari temuan tersebut, prosesnya menjadi kewenangan lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum.
“Kalau pun dari aparat atau lembaga lain melihat itu ada potensi hukum, ya silakan,” kata Nuzran.
Dengan demikian, temuan mengenai pungutan Rp250 juta tersebut belum dapat diperlakukan sebagai putusan hukum.
Informasi itu masih merupakan temuan pengawasan Ombudsman yang membutuhkan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Rutan Bukan Tempat untuk Memperjualbelikan Hak
Sorotan terhadap Rutan Pondok Bambu kembali mengingatkan pentingnya pengawasan di balik tembok pemasyarakatan.
Warga binaan memang sedang menjalani proses hukum atau pidana. Namun, hak-hak dasar mereka tetap harus mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, jika benar ada fasilitas tertentu yang hanya dapat diakses setelah membayar sejumlah uang, persoalan tersebut tidak berhenti pada besarnya nominal.
Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana memastikan sistem pemasyarakatan berjalan transparan, adil, dan bebas dari pungutan yang tidak semestinya.
Ombudsman pun meminta perbaikan tata kelola kepada pihak terkait.
Jika Ada Unsur Pidana, Aparat yang Menindaklanjuti
Nuzran menegaskan Ombudsman tidak akan masuk ke wilayah pemberian sanksi apabila temuan tersebut kemudian memiliki konsekuensi hukum.
Menurutnya, aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang dapat menindaklanjuti apabila menemukan dugaan pelanggaran.
Dengan begitu, tugas Ombudsman dan aparat penegak hukum tetap berada pada koridor masing-masing.
Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut temuan tersebut. Publik menunggu apakah informasi mengenai pungutan Rp250 juta itu akan berhenti sebagai temuan pengawasan atau berkembang menjadi perkara yang ditangani aparat.
Yang jelas, temuan ini menjadi pengingat bahwa di balik tembok rutan, pengawasan tetap dibutuhkan agar hak warga binaan tidak berubah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. **
Editor : Hadwan
