JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pemecatan Irjen Ahrie Sonta dari institusi Polri belum menjadi akhir perjalanan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Setelah majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), Ahrie memilih menggunakan haknya untuk mengajukan banding.
Keputusan tersebut membuat proses pemeriksaan etik terhadap mantan Kadivkum Polri itu berlanjut ke tingkat banding. Polri memastikan pengajuan keberatan tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan Ahrie telah menyatakan banding atas putusan majelis KKEP.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Johnny dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
Johnny menjelaskan, komisi di tingkat banding akan memeriksa kembali putusan yang telah dijatuhkan kepada Ahrie.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” ujarnya.
Dengan pengajuan tersebut, Ahrie masih memiliki kesempatan menempuh upaya hukum internal kepolisian.
Sementara itu, keputusan PTDH menjadi bagian dari pertanggungjawaban etik atas perkara yang tengah menjadi perhatian publik.
Empat Jenderal Terseret Kasus Penyadapan
Kasus ini menyita perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, aktivis, insan media, hingga pengusaha juga disebut menjadi sasaran.
Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa hak (illegal access).
Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan penyidikan sebelumnya, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob.
Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyimpangan penyadapan berlangsung sepanjang periode 2025–2026.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana prosedur yang berlaku.
Padahal, penyadapan merupakan tindakan yang harus mengikuti ketentuan hukum dan prosedur ketat. Penggunaan teknologi tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terlebih jika menyangkut privasi dan hak warga negara.
Selain mendalami dugaan penyadapan, penyidik juga mengusut dugaan penghapusan jejak elektronik untuk mengetahui bagaimana sistem tersebut digunakan dan siapa saja yang terlibat.
Transparansi Penegakan Hukum Jadi Sorotan
Terungkapnya dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh penting memunculkan perhatian mengenai pengawasan penggunaan teknologi intelijen dan perlindungan komunikasi pribadi.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi profesionalisme serta transparansi penegakan hukum di tubuh kepolisian. Sebab, kewenangan penyadapan harus digunakan secara sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, pemeriksaan etik maupun proses pidana perlu berjalan secara terbuka dan objektif.
Publik menunggu kejelasan mengenai peran masing-masing pihak, termasuk bagaimana akses terhadap sistem LIMS dapat digunakan tanpa melalui prosedur verifikasi.
Meski sejumlah pihak telah berstatus tersangka dan Ahrie dijatuhi sanksi etik, pembuktian tindak pidana tetap harus melalui proses peradilan. Seluruh tersangka juga memiliki hak untuk membela diri sesuai ketentuan hukum. **
Editor : Hadwan
