BANDUNG, POSNEWS.CO.ID – Mendapatkan pekerjaan bukan perkara mudah bagi sebagian masyarakat.
Persaingan ketat, keterbatasan keterampilan, hingga ulah calo yang meminta uang dengan janji meloloskan seleksi menjadi tantangan tersendiri bagi pencari kerja.
Kondisi tersebut mendorong Polri mengambil peran lebih luas. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui program yang dijalankan Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri ini, kepolisian berupaya mempertemukan masyarakat dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pemberdayaan ekonomi.
Peluncuran POLIRAN dirangkaikan dengan kegiatan bursa kerja atau job fair. Dalam kegiatan tersebut, penyelenggara menyediakan 8.875 lowongan dari 94 perusahaan untuk membuka akses kerja bagi masyarakat.
Kapolri: Pengangguran Bukan Hanya Persoalan Ekonomi
Suyudi menilai persoalan pengangguran tidak bisa dipandang sebatas masalah ekonomi. Sebab, keterbatasan kesempatan kerja dapat berkaitan dengan kerawanan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.
Karena itu, Polri memilih ikut mengambil bagian dalam upaya memperluas kesempatan kerja.
Kepolisian tidak hanya hadir ketika tindak pidana terjadi, tetapi juga berupaya mencegah munculnya persoalan sosial melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.
Menurut Kapolri, akses terhadap pekerjaan dapat membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu langkah membangun lingkungan yang lebih aman.
POLIRAN bukan program yang baru dikembangkan. Suyudi merintisnya ketika menjabat Kapolda Banten melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha.
Kini, program tersebut diperluas menjadi gerakan nasional dengan melibatkan jajaran kepolisian di berbagai daerah.
Polri Hubungkan Pencari Kerja dengan Dunia Usaha
Kapolri menegaskan, POLIRAN tidak mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, ataupun sektor swasta.
Polri menjalankan fungsi fasilitasi agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan menjangkau peluang pekerjaan.
Kerja sama itu mencakup penyebaran informasi lowongan, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Dengan pola tersebut, pencari kerja diharapkan tidak hanya memperoleh informasi lowongan, tetapi juga memiliki kesempatan meningkatkan kemampuan agar sesuai dengan kualifikasi perusahaan.
Di sisi lain, dunia usaha dapat menjangkau calon tenaga kerja yang dibutuhkan. Kolaborasi ini diharapkan membantu mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
Kapolri Ingatkan Calo, Masyarakat Diminta Berani Melapor
Selain membuka peluang kerja, Suyudi menyoroti praktik percaloan dan pungutan liar yang kerap membebani pencari kerja.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat berhak mengikuti proses rekrutmen secara terbuka, adil, dan tanpa tekanan. Karena itu, siapa pun yang meminta uang dengan menjanjikan kelulusan seleksi harus dilaporkan kepada kepolisian.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Suyudi.
Kapolri meminta masyarakat tidak takut melaporkan praktik percaloan, baik yang dilakukan pihak luar maupun oknum di lingkungan perusahaan.
Pengaduan dapat disampaikan melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.
Suyudi juga menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda mengambil langkah tegas terhadap praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan masyarakat.
Ia menegaskan, penegakan hukum menjadi bagian penting dari POLIRAN. Tujuannya agar lowongan yang tersedia benar-benar dapat diakses pencari kerja tanpa pungutan liar, intimidasi, ataupun perantara ilegal.
POLIRAN Jadi Bagian Pencegahan Gangguan Kamtibmas
Melalui program ini, Polri ingin memperkuat pendekatan pemeliharaan keamanan yang tidak hanya mengandalkan penindakan hukum. Kepolisian juga berupaya menyentuh persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
Namun, keberhasilan POLIRAN tidak cukup diukur dari banyaknya lowongan yang diumumkan.
Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, serta keberlanjutan pendampingan juga menjadi ukuran penting.
Dengan keterlibatan pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
POLIRAN juga membawa semangat “Polisi Bersama Masyarakat”. Melalui pendekatan tersebut, Polri berupaya hadir sebagai mitra warga dalam menghadapi persoalan sehari-hari, termasuk kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Peluncuran program ini dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung.
Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Irjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sandi Nugroho yang mewakili Menteri P2MI, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Syamsi Hari, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat.
Dari jajaran Polri, kegiatan tersebut dihadiri Kabaharkam Polri, Astamaops Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Kadiv Humas Polri, dan Kadiv Propam Polri.
Unsur Forkopimda Jawa Barat, perwakilan dunia usaha, asosiasi industri, serta organisasi profesi pengamanan turut menghadiri peluncuran POLIRAN. **
Editor : Hadwan
