JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki tahap pengisian.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersiap meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi jabatan tersebut.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pimpinan MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden setelah rapat gabungan bersama pimpinan fraksi partai politik dan kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat tersebut menyepakati pengajuan dua nama calon Wapres sebagai tahapan awal sebelum MPR memilih pengganti Gibran.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden mengusulkan dua nama,” kata Muzani seusai rapat.
Muzani menegaskan, konstitusi tidak membatasi asal-usul dua kandidat yang akan diajukan Presiden. Artinya, aturan tersebut tidak secara khusus mewajibkan calon Wapres berasal dari partai politik pendukung pemerintah atau anggota koalisi.
“Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan undang-undang itu,” ujarnya.
MPR Verifikasi Dua Kandidat Sebelum Pemilihan
Setelah menerima surat dari MPR, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon Wapres beserta dokumen persyaratannya. Selanjutnya, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan kedua kandidat.
MPR juga membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang. Kedua tim tersebut akan membantu menyiapkan tahapan pemilihan hingga pengesahan Wapres terpilih.
Selain itu, rapat gabungan MPR menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik Wapres pengganti Gibran.
Konstitusi Batasi Proses Maksimal 60 Hari
Pengisian jabatan Wapres yang kosong memiliki dasar hukum dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur MPR harus menggelar sidang untuk memilih Wapres paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Sementara itu, Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur Presiden mengusulkan dua calon Wapres beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Selanjutnya, MPR memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan nama, sedangkan MPR menjalankan proses pemilihan melalui sidang paripurna.
Muzani meminta masyarakat memberi waktu kepada MPR dan Presiden untuk menjalankan seluruh tahapan tersebut. Dia berharap proses pengisian jabatan Wapres berlangsung lancar sesuai ketentuan konstitusi.
“Nanti tunggu waktu ya, sabar sedikit ya. Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini. Mudah-mudahan semua lancar dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan,” pungkasnya.
Kini, perhatian publik tertuju pada dua nama yang akan diajukan Prabowo. Keduanya akan melalui proses verifikasi sebelum MPR menentukan sosok yang akan mendampingi Presiden hingga akhir masa jabatan. **
Editor : Hadwan
