JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru.
Bareskrim Polri kini mengusut dugaan tindak pidana makar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut setelah menemukan bukti permulaan yang dinilai cukup.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan, penyidik telah menerbitkan laporan polisi (LP) khusus terkait dugaan makar pada Rabu (11/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laporan itu menjadi dasar bagi tim gabungan untuk mendalami dugaan perbuatan yang mengarah pada upaya menggulingkan pemerintahan.
“Dari hasil penyelidikan teman-teman Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dan hasil penyelidikan-penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan Siber, kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” kata Asep di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Asep menegaskan perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Tim khusus gabungan akan mengumpulkan bukti dan mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
“Karena proses ini baru terbit laporan polisi dan kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif kemudian naik ke penyidikan selanjutnya kita akan proses ke tahapan-tahapan berikutnya,” ujarnya.
Diduga Berkaitan dengan Upaya Menggulingkan Pemerintahan
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, dugaan makar tersebut berkaitan dengan perbuatan yang diduga bertujuan merampas kemerdekaan Presiden atau membuat kepala negara tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Penyidik juga mendalami dugaan adanya tindakan menggerakkan orang lain, permufakatan jahat, hingga persiapan untuk melakukan serangan terhadap pemerintahan.
Susatyo menyebut penyidik telah melakukan serangkaian langkah untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Namun, polisi belum mengumumkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Berdasarkan perkembangan terbaru, penyelidik telah memeriksa 38 saksi selama proses pendalaman yang berlangsung sekitar satu pekan.
Polri juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat apabila penyidik menemukan bukti tambahan.
Empat Nama Didalami, Berbeda dengan Status Kasus Penyadapan
Dugaan makar ini merupakan pengembangan dari perkara penyadapan ilegal yang sebelumnya menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya.
Mereka adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik.
Namun, status tersangka dalam perkara penyadapan tersebut tidak otomatis menjadikan mereka tersangka dalam perkara dugaan makar.
Bareskrim masih harus membuktikan unsur pidana dan peran masing-masing pihak melalui proses hukum tersendiri.
Dalam perkembangan lain, Irjen Ahrie Sonta juga dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri terkait perkara yang ditanganinya.
Bareskrim menegaskan pengusutan dugaan makar akan terus berjalan. Masyarakat menunggu keterbukaan penyidik dalam menjelaskan konstruksi perkara, alat bukti, serta pihak-pihak yang nantinya terbukti memiliki keterlibatan.
Penanganan transparan diperlukan agar kasus ini terungkap tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. **
Editor : Hadwan
