JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki tahap pencarian pengganti.
Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar pertemuan dengan partai-partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024 untuk membahas dua calon wakil presiden yang akan diajukan ke MPR.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra setelah mengikuti rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mungkin beliau (Prabowo) akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pilpres tahun 2024,” kata Yusril.
Pertemuan itu membuka ruang bagi partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menyampaikan usulan nama pengganti Gibran. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo sebagai Presiden.
“Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun partai non-parlemen karena yang digunakan pada waktu itu adalah kursi, bukan suara pemilih,” ujar Yusril.
Prabowo Punya Kewenangan Ajukan Dua Nama
Yusril menjelaskan, Presiden memiliki kewenangan menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diserahkan kepada MPR.
Karena itu, Prabowo dapat meminta masukan dari partai koalisi maupun pihak lain sebelum mengambil keputusan.
Menurut Yusril, mekanisme tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Dan diserahkanlah kepada beliau, walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” tuturnya.
Yusril menegaskan, konsultasi dengan partai pengusung menjadi bagian dari mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.
Namun, proses penjaringan nama tidak mengubah kewenangan Presiden untuk menentukan dua kandidat yang akan diajukan.
MPR Punya Waktu 60 Hari Memilih Wapres Baru
Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR akan menjalankan proses pemilihan sesuai ketentuan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
MPR memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden.
Pasal 46 UU MD3 mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama calon beserta dokumennya kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang pemilihan.
Kini, publik menanti pertemuan Prabowo dengan partai koalisi untuk membahas calon pengganti Gibran hingga akhir masa jabatan 2029.**
Editor : Hadwan
