TANGERANG, POSNEWS.CO.ID – Masa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (lapas) tak harus membuat seseorang kehilangan kesempatan membangun masa depan.
Pemerintah menyiapkan program rehabilitasi dan reedukasi bagi 31 ribu warga binaan agar memiliki keterampilan kerja sebelum kembali ke masyarakat.
Program ini menyasar warga binaan dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun. Mereka akan mendapat pembimbingan vokasi, terutama di bidang pertanian dan perikanan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan, pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan warga binaan agar lebih produktif dan mandiri setelah menyelesaikan masa pidana.
“Dengan program Bapak Presiden, akan ada 31 ribu warga binaan pemasyarakatan dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun yang akan melalui rehabilitasi dan reedukasi,” kata Agus di Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, Kamis (19/11/2026).
Menurut Agus, warga binaan perlu memiliki kegiatan yang bermanfaat selama berada di lapas. Karena itu, pelatihan keterampilan akan terus dikembangkan agar mereka memiliki bekal nyata ketika kembali menjalani kehidupan di luar.
Ia berharap program tersebut berjalan berkelanjutan sehingga warga binaan tetap produktif dan mampu menjaga etos kerja.
“Semoga program ini bisa berkelanjutan supaya warga binaan pemasyarakatan ada aktivitas yang membuat etos kerja mereka tetap terjaga,” ujarnya.
Karya Warga Binaan Punya Peluang Tembus Pasar
Pembinaan keterampilan juga diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi.
Salah satu hasilnya terlihat dari rumah contoh yang menggunakan karya warga binaan Lapas Kelas I Tangerang. Rumah tersebut diresmikan Agus dalam kesempatan yang sama.
Melalui pengembangan produk, warga binaan diharapkan tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga mampu menghasilkan karya yang memiliki nilai tambah dan peluang bersaing di pasar industri.
Untuk memperkuat program tersebut, Kemenimipas menjalin kerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan warga binaan sekaligus kualitas produk hasil pembinaan.
Selain itu, Kemenimipas membangun sinergi dengan TNI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Di bidang keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI untuk mengoptimalkan pengawasan dan intelijen keimigrasian.
Pemerintah berharap pembinaan tersebut menjadi bekal bagi warga binaan untuk memulai kehidupan baru setelah bebas.
Dengan keterampilan dan pengalaman kerja, mereka diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mandiri serta kembali diterima di tengah masyarakat. **
Editor : Hadwan












