BOGOR, POSNEWS.CO.ID – Penyidikan dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru.
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menggeledah sejumlah rumah di Bogor, Jawa Barat, yang diduga berkaitan dengan aktivitas pemufakatan makar.
Salah satu rumah di kawasan Cibinong diduga digunakan sebagai posko oleh Kombes Pol Iman Imanuddin (IM).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan spanduk yang dinilai berkaitan dengan konstruksi perkara.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, temuan di lokasi menjadi bagian penting untuk mendalami dugaan persiapan hingga permulaan perbuatan makar.
“Posko yang menjadi dugaan pemufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan, sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna,” kata Susatyo, Sabtu (21/11/2026).
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang berlangsung sejak Kamis (19/11/2026) malam.
Penyidik memeriksa enam lokasi, terdiri atas lima rumah di wilayah Bogor yang berkaitan dengan Brigjen Pol Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Pol Iman Imanuddin, serta satu lokasi di Curug, Tangerang, Banten.
Polisi Dalami Tiga Tahapan Dugaan Makar
Susatyo menjelaskan, penyidik membangun konstruksi perkara dugaan makar melalui tiga fokus utama. Pertama, mendalami perbuatan persiapan.
Kedua, mengusut dugaan pemufakatan yang dimulai dari tahap persiapan. Ketiga, mencari bukti adanya permulaan pelaksanaan perbuatan yang diduga mengarah pada makar.
Menurut dia, keberadaan rumah yang diduga dijadikan posko menjadi salah satu aspek yang sedang didalami untuk memperkuat rangkaian pembuktian.
Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan spanduk dari lokasi penggeledahan. Barang-barang tersebut akan diteliti untuk mengetahui kaitannya dengan dugaan aktivitas yang sedang diselidiki.
“Intinya adalah berkaitan dengan permulaan perbuatan. Jadi sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu cyber dan lain-lain,” ujar Susatyo.
Sebelumnya, Bareskrim juga telah menggeledah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sejumlah lokasi lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas dalam perkara tersebut.
Salah satu rumah di Cipete diduga milik Irjen Pol Eko Hadi Santoso, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Empat Jenderal Terseret Kasus Penyadapan Presiden
Kasus dugaan makar ini berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang sebelumnya diusut Bareskrim Polri.
Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto sebelumnya membeberkan bahwa dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026.
Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan mekanisme administrasi yang semestinya.
Penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha.
Tiga tersangka, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah berdasarkan pertimbangan kondisi kesehatan.
Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta melalui sidang etik pada 10 November 2026.
Selanjutnya, Eko Hadi Santoso juga menjalani sidang etik dan menerima sanksi pemecatan pada 17 November 2026.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Kini, penyidik masih mendalami dugaan keterkaitan sejumlah lokasi, dokumen, dan pihak yang diperiksa dalam perkara makar tersebut.
Penggeledahan di Bogor dan Tangerang diharapkan dapat membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa serta memperjelas dugaan peran masing-masing pihak.
Meski demikian, dugaan keterlibatan setiap orang tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. **
Editor : Hadwan












