JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pembahasan upah minimum 2027 memasuki tahap berikutnya setelah pemerintah daerah menyelesaikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Kini, perhatian pemerintah beralih pada penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta para bupati, wali kota, serikat pekerja, serta pengusaha mengutamakan dialog dalam merumuskan besaran upah minimum 2027.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengingatkan agar pembahasan tidak hanya berorientasi pada kenaikan upah, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan buruh dan keberlangsungan dunia usaha.
Yassierli mengapresiasi para gubernur dan dewan pengupahan daerah yang telah menyelesaikan pembahasan UMP dan UMSP 2027.
Menurutnya, proses tersebut membutuhkan pertimbangan matang karena melibatkan berbagai kepentingan.
“Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).
Menaker Ingatkan Kepala Daerah Perhitungkan Kondisi Ekonomi
Memasuki pembahasan UMK dan UMSK 2027, Yassierli meminta pemerintah kabupaten/kota tidak mengambil keputusan secara terburu-buru.
Bupati, wali kota, dan dewan pengupahan harus memperhitungkan kondisi ekonomi nasional maupun kemampuan ekonomi masing-masing daerah.
Ada sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian, mulai dari tingkat inflasi, produktivitas, kebutuhan hidup pekerja, hingga kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usahanya.
Menurut Yassierli, kebijakan pengupahan harus mampu memberikan perlindungan kepada pekerja tanpa mengabaikan kondisi pengusaha.
Sebab, keputusan yang tidak mempertimbangkan kemampuan dunia usaha berpotensi memengaruhi keberlangsungan perusahaan dan kesempatan kerja.
“Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan upah minimum tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha maupun menggerus daya beli pekerja.
Perbedaan Pendapat Harus Diselesaikan Lewat Musyawarah
Selain mempertimbangkan indikator ekonomi, Menaker meminta seluruh pihak mengedepankan musyawarah apabila muncul perbedaan pandangan dalam pembahasan upah minimum.
Menurutnya, dialog antara pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pengusaha menjadi kunci untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima bersama.
Yassierli juga meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan seluruh proses penetapan upah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan ekonomi terkini.
Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan pengupahan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kenaikan upah minimum.
Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan pekerja sekaligus menjaga iklim usaha.
Yassierli menegaskan, kebijakan upah harus meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, pembahasan UMK dan UMSK 2027 harus menghasilkan keputusan yang adil dan seimbang bagi pekerja maupun pengusaha. **
Editor : Hadwan












