Buruh Siapkan Aksi di DPR 30 September 2025, KSPSI Imbau Tidak Terprovokasi

Senin, 29 September 2025 - 07:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi menolak UMP dan UMSK di kawasan Istana Negara, Jakarta. (Posnews/Ist)

Ilustrasi, Ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi menolak UMP dan UMSK di kawasan Istana Negara, Jakarta. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Massa buruh bakal menggedor Gedung DPR RI, Selasa (30/9/2025). Aksi besar-besaran itu membawa sederet tuntutan, salah satunya mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru.

Namun, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat tegas meminta anggotanya tidak ikut turun ke jalan.

“Kita fokus pada dialog dengan pemerintah dan DPR untuk mengubah UU Cipta Kerja sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Jumhur dalam forum dialog di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025).

Baca Juga :  Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan Merata di Semua Wilayah

Jumhur menyebut, buruh kini masih menaruh harapan pada Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, Prabowo sudah membuka ruang revisi UU Ciptaker agar tidak terlalu kapitalistik. DPR juga memberi peluang besar dengan menyiapkan forum dialog.

“Ini beda dengan pemerintahan sebelumnya yang justru menerbitkan Perppu untuk menghidupkan kembali UU Ciptaker,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan buruh agar tidak terpancing provokasi menjelang aksi 30 September. “Kita bergerak dengan gendang kita sendiri, bukan dengan gendang orang lain,” ujarnya mengingatkan.

Baca Juga :  Presiden Prabowo: TNI Anak Kandung Rakyat, Siap Mati Demi Negeri

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jumhur menambahkan, satu tahun kepemimpinan Prabowo ditandai sejumlah kebijakan pro-rakyat. Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan harga gabah untuk petani, hingga penyesuaian upah minimum naik 6,5%.

Menurutnya, buruh seharusnya ikut mendorong program itu agar berjalan sukses. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global
Tantangan Ekonomi Perempuan dalam Ekonomi Gig
Membedah Ekofeminisme dan Krisis Ekologi Global
Mengapa Interseksionalitas Menjadi Kunci Keadilan Sosial
Gembong Narkoba Dewi Astutik Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan, Otak Kasus 2 Ton Sabu
Final FIFA Series 2026: Lawan Bulgaria di GBK, Ujian Sesungguhnya Garuda
Harga Bahan Pokok Stabil, Cabai hingga Bawang Turun Pasca Lebaran 2026
Cuaca Ekstrem di Ciamis, 80 Lebih Rumah Rusak Disapu Angin Kencang

Berita Terkait

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:30 WIB

Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:00 WIB

Tantangan Ekonomi Perempuan dalam Ekonomi Gig

Minggu, 29 Maret 2026 - 16:30 WIB

Membedah Ekofeminisme dan Krisis Ekologi Global

Minggu, 29 Maret 2026 - 16:10 WIB

Mengapa Interseksionalitas Menjadi Kunci Keadilan Sosial

Minggu, 29 Maret 2026 - 14:05 WIB

Gembong Narkoba Dewi Astutik Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan, Otak Kasus 2 Ton Sabu

Berita Terbaru

Membongkar narasi perang. Perspektif Keamanan Kritis mengungkap bagaimana konstruksi maskulinitas militeristik mendominasi kebijakan luar negeri dan sering kali mengabaikan kerentanan nyata perempuan di wilayah konflik. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global

Minggu, 29 Mar 2026 - 17:30 WIB

Ilustrasi, Ekonomi Gig menjanjikan kebebasan

INTERNASIONAL

Tantangan Ekonomi Perempuan dalam Ekonomi Gig

Minggu, 29 Mar 2026 - 17:00 WIB

Melawan logika dominasi. Ekofeminisme mengungkap bahwa pemulihan bumi mustahil tercapai tanpa meruntuhkan struktur patriarki yang mengeksploitasi perempuan dan alam secara bersamaan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Membedah Ekofeminisme dan Krisis Ekologi Global

Minggu, 29 Mar 2026 - 16:30 WIB

Menembus batas identitas tunggal. Konsep interseksionalitas membuktikan bahwa perjuangan perempuan tidak bisa menggunakan pendekatan 'satu ukuran untuk semua' guna menghapus penindasan yang berlapis. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Mengapa Interseksionalitas Menjadi Kunci Keadilan Sosial

Minggu, 29 Mar 2026 - 16:10 WIB