JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pertemuan Komisi Reformasi Kepolisian dengan berbagai elemen masyarakat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan berlangsung tegang, Rabu (19/11/2025).
Dipimpin langsung Ketua Komisi Reformasi Kepolisian, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menekankan forum tersebut menjadi tahap awal penjaringan suara publik untuk menentukan arah besar reformasi kepolisian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, Komisi membuka kanal khusus agar masyarakat bisa menyampaikan masukan secara tertulis tanpa batas.
“Kami buka WA Sekretariat. Kirim saja setebal apa pun. Satu bulan penuh kami tunggu masukan masyarakat, karena selama ini masuknya sekali-sekali,” tegas Jimly.
Nomor WhatsApp Sekretariat: 0813-1797-771.
Alamat email akan diumumkan pihak sekretariat.
Aspirasi Publik Mengalir Deras, Jimly: Jangan Takut, Sampaikan Saja
Forum kian ramai setelah sejumlah ormas, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI dari tiga matra, hingga konten kreator hadir. Meski ada pihak yang tak bisa datang secara resmi, Jimly memastikan aspirasinya tetap dipersilakan.
“Sampaikan sekeras-kerasnya. Tidak usah takut! Yang penting aspirasinya masuk,” ujar Jimly lantang.
Diskusi kemudian makin panas saat isu dugaan ijazah palsu ikut mencuat. Jimly tidak menutup mata.
“Ijazah palsu ini masalah serius di Indonesia, apalagi dipakai untuk persaingan politik. Saat saya di MK, kasus seperti ini muncul terus,” ungkapnya.
Menurut Jimly, mediasi penal bisa ditempuh selama kedua pihak bersedia menyelesaikan masalah sesuai aturan.
Meski begitu, ia menegaskan Komisi Reformasi Kepolisian tidak menangani kasus hukum langsung.
“Kasus boleh disampaikan, tapi hanya sebagai evidence untuk merumuskan kebijakan reformasi ke depan,” katanya.
Keluhan Masyarakat Menumpuk: Dari Aksi Demo hingga Pola Pendidikan Polisi
Komisi juga menerima berbagai keluhan publik. Salah satunya datang dari seorang ibu yang mengaku anaknya ditahan setelah mengikuti aksi unjuk rasa.
“Kasus seperti itu akan kami bicarakan dengan Kapolri. Itu urusan internal Polri, dan kami akan memberi rekomendasi,” tegas Jimly.
Masukan dari purnawirawan TNI pun ikut mengguncang forum. Mereka mendorong perubahan besar, seperti:
- penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawas,
- wacana pembentukan Kementerian Keamanan,
- revisi mekanisme rekrutmen,
- hingga perbaikan koordinasi penegakan hukum.
Peserta juga mengkritik keras pola pendidikan kepolisian.
“Polisi itu sipil. Pendidikan harus lebih kognitif, bukan sekadar fisik,” ujar Jimly menirukan masukan peserta.
Forum ditutup dengan penegasan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian belum mengeluarkan rekomendasi apa pun.
“Bulan pertama ini kami buka telinga dulu. Banyak masukan yang kami petakan. Semua itu akan jadi dasar reformasi besar Polri,” tutup Jimly. (red)
