YOGYAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Suasana Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, masih menjadi perhatian setelah diserang massa dalam aksi kericuhan.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bahkan turun langsung ke lokasi pada Rabu (11/11/2026) dini hari untuk memastikan penanganan insiden tersebut.
Suyudi datang sekitar pukul 01.30 WIB bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Keduanya tampil santai dengan pakaian serba hitam saat memasuki kawasan gedung dewan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setibanya di lokasi, Kapolri langsung mengecek puluhan orang yang lebih dahulu diamankan polisi.
Dia kemudian memberikan arahan kepada jajaran Polda DIY agar mengusut kericuhan, termasuk mengidentifikasi pihak yang diduga membawa benda berbahaya.
Setelah berkoordinasi, Suyudi dan Dasco memasuki ruang transit bersama sejumlah pemangku kepentingan. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup.
Di hadapan wartawan, Suyudi menegaskan kepolisian akan mendalami peran orang-orang yang diduga membawa bom molotov, senjata tajam, dan benda berbahaya lainnya.
“Dalam penanganan. Seperti apa penanganan anggota di lapangan, kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, sajam, dan sebagainya,” ujar Suyudi.
Kapolri juga mempertanyakan apakah aksi tersebut benar-benar bertujuan menyampaikan aspirasi atau justru melibatkan tindakan yang melanggar hukum.
“Dan kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena toleransi kita Polri sampai jam 18.00, ini jam 1 malam,” sambungnya.
94 Orang Diamankan, Polisi Temukan Molotov hingga Petasan
Sementara itu, Polda DIY mengonfirmasi telah mengamankan sedikitnya 94 orang setelah kericuhan di Kantor DPRD DIY.
Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi tersebut. Di antaranya bom molotov, senjata tajam, ketapel beserta gotri, hingga belasan petasan.
Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menjelaskan, puluhan orang tersebut diamankan karena diduga terlibat dalam tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum.
“Dalam penanganan aksi tersebut, petugas telah mengamankan sebanyak 94 orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis dan pengrusakan fasilitas umum,” jelas Novita dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Selanjutnya, penyidik akan mendalami keterlibatan masing-masing orang serta menelusuri asal-usul barang bukti yang ditemukan petugas.
Penanganan kasus ini menjadi penting untuk memastikan keamanan masyarakat dan mencegah terulangnya kekerasan di ruang publik.
Namun, polisi tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memproses setiap orang berdasarkan bukti yang sah.
Sebab, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang.
Akan tetapi, hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab tanpa kekerasan maupun perusakan fasilitas publik. **
Editor : Hadwan
