JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta Panglima TNI dan Kapolri memperketat pengendalian terhadap personel yang bertugas di Papua menyusul tewasnya seorang pendeta Gereja Kristen Injili (GKI) dalam insiden penembakan di Kabupaten Intan Jaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai di Jakarta, Rabu (1/7/2026). Menurutnya, rangkaian kekerasan yang terus menelan korban jiwa di Papua harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Pigai meminta aparat keamanan menjalankan tugas secara profesional sekaligus mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, setiap operasi keamanan harus tetap menghormati hak asasi manusia.
“Penembakan pendeta di Intan Jaya dan Papua, kita minta Panglima TNI dan Kapolri agar mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua,” tegas Pigai.
Ia menilai perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban di tengah konflik.
Sementara itu, aparat masih mendalami insiden penembakan tersebut setelah muncul klaim dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Selain itu, Pigai menyoroti masih tingginya korban sipil di Papua. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal biasa karena menyangkut hak hidup setiap warga negara.
“Hampir setiap hari ada kematian warga sipil tidak berdosa,” ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan negara berkewajiban menjamin keamanan masyarakat sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan di Papua dengan mengedepankan pendekatan hak asasi manusia.
Minta Evaluasi Penempatan Personel
Pigai mengungkapkan Kementerian HAM menerima laporan langsung dari Bupati Intan Jaya terkait penemuan jenazah korban yang sebelumnya disebut sempat ditahan TNI pada 29 Juni 2026.
Berdasarkan laporan itu, korban ditemukan pada 1 Juli 2026 dengan lima luka tembak, luka sayatan, dan kehilangan satu telinga.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan Menteri HAM dan belum disertai hasil penyelidikan resmi aparat penegak hukum.
Atas dasar itu, Pigai meminta Mabes TNI dan Polri mengevaluasi penempatan personel di Papua serta mengusut dugaan pelanggaran secara terbuka.
“Saya sekali lagi minta Mabes TNI dan Polri mengevaluasi deployment militer di Papua. Panglima TNI dan Kapolri harap bisa mengendalikan anggotanya dan melakukan proses hukum secara transparan,” tegasnya.
Khawatir Memicu Perlawanan Massal
Pigai juga mengaku khawatir meningkatnya korban jiwa di Papua dapat memicu gejolak yang lebih luas apabila tidak segera ditangani secara bijaksana.
Ia mengaku menerima laporan dari Bupati Intan Jaya mengenai meningkatnya keresahan masyarakat setelah penemuan jenazah korban.
Menurut Pigai, situasi tersebut berpotensi memicu reaksi yang lebih besar apabila penegakan hukum dan perlindungan warga sipil tidak berjalan maksimal.
Karena itu, Pigai mendorong sinergi semua pihak untuk menjaga Papua tetap aman dan kondusif.
Kementerian HAM terus memantau situasi di Papua dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani setiap dugaan pelanggaran HAM sesuai hukum.**
Editor : Hadwan
