Menteri HAM Soroti Tewasnya Pendeta GKI di Intan Jaya, Minta TNI-Polri Kendalikan Personel

Rabu, 1 Juli 2026 - 20:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Koops TNI Habema Ungkap Analisis Insiden Tembakan KKB yang Tewaskan Warga Sipil di Sugapa
Jaya. (Posnews/Ist)

Koops TNI Habema Ungkap Analisis Insiden Tembakan KKB yang Tewaskan Warga Sipil di Sugapa Jaya. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta Panglima TNI dan Kapolri memperketat pengendalian terhadap personel yang bertugas di Papua menyusul tewasnya seorang pendeta Gereja Kristen Injili (GKI) dalam insiden penembakan di Kabupaten Intan Jaya.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai di Jakarta, Rabu (1/7/2026). Menurutnya, rangkaian kekerasan yang terus menelan korban jiwa di Papua harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

Pigai meminta aparat keamanan menjalankan tugas secara profesional sekaligus mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan, setiap operasi keamanan harus tetap menghormati hak asasi manusia.

“Penembakan pendeta di Intan Jaya dan Papua, kita minta Panglima TNI dan Kapolri agar mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua,” tegas Pigai.

Ia menilai perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban di tengah konflik.

Baca Juga :  Kabar Gembira Driver Ojol, Perpres Perlindungan Ditargetkan Terbit Awal September

Sementara itu, aparat masih mendalami insiden penembakan tersebut setelah muncul klaim dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Selain itu, Pigai menyoroti masih tingginya korban sipil di Papua. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal biasa karena menyangkut hak hidup setiap warga negara.

“Hampir setiap hari ada kematian warga sipil tidak berdosa,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan negara berkewajiban menjamin keamanan masyarakat sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan di Papua dengan mengedepankan pendekatan hak asasi manusia.

Minta Evaluasi Penempatan Personel

Pigai mengungkapkan Kementerian HAM menerima laporan langsung dari Bupati Intan Jaya terkait penemuan jenazah korban yang sebelumnya disebut sempat ditahan TNI pada 29 Juni 2026.

Berdasarkan laporan itu, korban ditemukan pada 1 Juli 2026 dengan lima luka tembak, luka sayatan, dan kehilangan satu telinga.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan Menteri HAM dan belum disertai hasil penyelidikan resmi aparat penegak hukum.

Atas dasar itu, Pigai meminta Mabes TNI dan Polri mengevaluasi penempatan personel di Papua serta mengusut dugaan pelanggaran secara terbuka.

Baca Juga :  Motif Percobaan Penculikan Lansia di PIK Terungkap, Dipicu Asmara Tak Direstui

“Saya sekali lagi minta Mabes TNI dan Polri mengevaluasi deployment militer di Papua. Panglima TNI dan Kapolri harap bisa mengendalikan anggotanya dan melakukan proses hukum secara transparan,” tegasnya.

Khawatir Memicu Perlawanan Massal

Pigai juga mengaku khawatir meningkatnya korban jiwa di Papua dapat memicu gejolak yang lebih luas apabila tidak segera ditangani secara bijaksana.

Ia mengaku menerima laporan dari Bupati Intan Jaya mengenai meningkatnya keresahan masyarakat setelah penemuan jenazah korban.

Menurut Pigai, situasi tersebut berpotensi memicu reaksi yang lebih besar apabila penegakan hukum dan perlindungan warga sipil tidak berjalan maksimal.

Karena itu, Pigai mendorong sinergi semua pihak untuk menjaga Papua tetap aman dan kondusif.

Kementerian HAM terus memantau situasi di Papua dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani setiap dugaan pelanggaran HAM sesuai hukum.**

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa
BNPB Catat Banjir di 8 Daerah, Cuaca Ekstrem Tewaskan Satu Orang
Bareskrim Geledah Posko Makar di Cipete, Gelar Perkara Hari Ini
Poin RUU Perampasan Aset, DPR Jamin Bukan Alat Pemerasan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi

Kamis, 19 November 2026 - 19:10 WIB

Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor

Kamis, 19 November 2026 - 18:51 WIB

KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa

Berita Terbaru

Pertemuan trilateral Trump, Xi, dan Putin di Shenzhen menghasilkan pernyataan bersama soal nuklir, ICC, dan energi. Analis menilai minim terobosan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pertemuan Trilateral Trump, Xi, dan Putin Bersejarah

Jumat, 20 Nov 2026 - 13:51 WIB

iPhone Air 2 kabarnya memakai layar yang sama dengan generasi pertama untuk menghabiskan stok OLED. Simak rumor kamera. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

iPhone Air 2 Kabarnya Pakai Layar Lama demi Habiskan Stok

Jumat, 20 Nov 2026 - 12:49 WIB