BRUSSELS, POSNEWS.CO.ID – Keraguan Eropa terhadap inisiatif “Dewan Perdamaian” (Board of Peace) Donald Trump ternyata bukan sekadar sentimen politik, melainkan masalah hukum yang serius. Sebuah dokumen internal rahasia mengungkap bahwa sayap kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) telah membunyikan alarm bahaya.
Reuters telah melihat dokumen analisis tertanggal 19 Januari tersebut. Pihak berwenang membagikannya kepada negara-negara anggota UE. Di dalamnya, Layanan Tindakan Eksternal Eropa (EEAS) menyatakan kekhawatiran mendalam tentang “konsentrasi kekuasaan” di tangan Trump.
Para diplomat UE menilai piagam Dewan Perdamaian tersebut bermasalah secara fundamental.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Piagam tersebut menimbulkan kekhawatiran di bawah prinsip-prinsip konstitusional UE,” tulis dokumen tersebut. Lebih jauh, mereka menegaskan bahwa otonomi tatanan hukum UE bertentangan dengan pemusatan kekuasaan mutlak pada sang ketua.
Penyimpangan Mandat PBB
Analisis tersebut juga menyoroti pergeseran misi yang signifikan. Awalnya, Dewan Keamanan PBB pada bulan November mengizinkan mandat yang semata-mata berfokus pada konflik Gaza.
Namun, dokumen UE mencatat bahwa Dewan Perdamaian versi Trump ini “menyimpang secara signifikan” dari mandat tersebut. Trump merancangnya untuk memulai dari Gaza, lalu meluas untuk menangani konflik global lainnya. Padahal, peran ini seharusnya menjadi ranah PBB.
Trump sendiri tidak menutupi ambisinya. “Begitu dewan ini terbentuk sepenuhnya, kita bisa melakukan hampir apa saja yang kita inginkan,” ujarnya pada hari Kamis. Ia menambahkan akan melakukannya “bersama dengan PBB”. Menurutnya, potensi PBB belum dimanfaatkan secara maksimal.
Ketua Seumur Hidup dan Syarat $1 Miliar
Struktur dewan ini memang unik dan kontroversial. Piagam menetapkan Trump sebagai ketua seumur hidup (chaired for life). Sementara itu, aturan membatasi masa jabatan negara anggota selama tiga tahun. Namun, mereka bisa mendapatkan keanggotaan permanen dengan membayar $1 miliar (Rp 15,7 triliun) untuk mendanai kegiatan dewan.
Dokumen UE secara spesifik mengkritik ketentuan bahwa pilihan tingkat partisipasi negara anggota memerlukan persetujuan ketua.
“Hal ini merupakan campur tangan yang tidak semestinya terhadap otonomi organisasi setiap anggota,” tegas analisis tersebut.
Antonio Costa: “Keraguan Serius”
Setelah pertemuan para pemimpin Eropa pada Kamis malam, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyampaikan sikap blok tersebut dengan hati-hati namun tegas.
“Kami memiliki keraguan serius tentang sejumlah elemen dalam piagam Dewan Perdamaian, terkait dengan cakupannya, tata kelolanya, dan kompatibilitasnya dengan piagam PBB,” kata Costa kepada wartawan.
Meskipun demikian, Costa menyatakan UE tetap “siap bekerja sama” dengan AS untuk implementasi Rencana Perdamaian Gaza. Syaratnya, dewan tersebut harus bertindak sebagai administrasi transisi sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Sikap skeptis ini menjelaskan mengapa beberapa negara besar UE, termasuk Prancis dan Spanyol, secara terbuka menolak bergabung. Mereka memilih menjaga jarak dari struktur kekuasaan yang mereka anggap melanggar kedaulatan organisasi sendiri.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
Sumber Berita: Reuters
