JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah angkat topi atas langkah mundur jajaran elite pasar modal.
Ketua OJK Mahendra Siregar, Kepala Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi, hingga Dirut BEI Iman Rachman memilih turun jabatan di tengah badai kepercayaan investor.
Said menilai, pengunduran diri para petinggi ini sebagai bentuk tanggung jawab moral yang jarang terjadi di negeri ini.
“Kami apresiasi. Ini teladan. Jarang ada pejabat yang berani mundur demi etika,” kata Said.
Menurutnya, langkah tegas tersebut memberi sinyal positif bagi publik dan investor bahwa integritas di tubuh regulator dan pengelola bursa belum mati.
Namun, Said mengingatkan, mundurnya pejabat saja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan pasar. OJK wajib berbenah total, terutama soal aturan free float saham yang selama ini rawan disalahgunakan.
Ia mengungkapkan, Komisi XI DPR sudah mengingatkan OJK dan BEI dalam rapat kerja 3 Desember 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masalah free float harus dibenahi. Ini kunci mencegah permainan harga saham,” tegasnya.
DPR mendorong free float diperketat untuk meningkatkan likuiditas, menekan saham gorengan, dan memperkuat transparansi pasar modal.
Dalam aturan baru, saham free float saat IPO hanya dihitung dari saham yang dilepas ke publik, bukan pemegang lama. Emiten juga wajib menjaga free float minimal satu tahun sejak melantai di bursa.
Sementara itu, kewajiban free float berkelanjutan diusulkan naik dari 7,5 persen menjadi 10–15 persen, disesuaikan dengan kapitalisasi pasar.
“Ini akan kami awasi ketat. Pasar modal harus bersih dan adil,” ujar Said.
Ke depan, DPR juga akan membahas pengisian kursi pimpinan OJK yang kosong sesuai UU OJK, demi menjaga stabilitas pasar dan melindungi investor ritel. (red)
Editor : Hadwan
