JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Indonesia sedang mengejar mimpi besar. Kita ingin duduk di singgasana “Raja Baterai Dunia”. Pemerintah meluncurkan strategi berani dengan melarang ekspor bijih nikel mentah sejak 2020.
Langkah ini memaksa dunia untuk bertekuk lutut. Jika mereka menginginkan nikel Indonesia, mereka harus membangun pabrik di sini. Seketika, Indonesia bertransformasi menjadi titik vital dalam rantai pasok global kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV).
Kebijakan hilirisasi ini sukses besar secara statistik. Namun, di balik kilap angka pertumbuhan ekonomi, tersimpan cerita kelam tentang kerusakan ekologis dan konflik sosial yang tak kunjung usai.
Pesta Pora Ekonomi dan Investasi China
Dampak ekonomi dari kebijakan ini memang mencengangkan. Nilai ekspor produk turunan nikel melesat tajam hingga puluhan kali lipat dibandingkan saat kita hanya menjual tanah air (bijih mentah).
Kawasan industri raksasa tumbuh subur di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Halmahera, Maluku Utara. Faktanya, wilayah-wilayah sunyi itu kini berubah menjadi kota industri yang sibuk 24 jam.
Investor asing, terutama dari China, membanjiri sektor ini dengan modal triliunan rupiah. Mereka membangun smelter canggih untuk mengolah nikel menjadi bahan baku baterai. Akibatnya, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus yang membanggakan.
Laut Merah dan Hutan Gundul
Akan tetapi, pesta ekonomi ini menyisakan “sampah” yang berbahaya. Masalah lingkungan menjadi sisi gelap yang paling menakutkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aktivis lingkungan menyoroti praktik pembuangan limbah sisa pengolahan atau tailing. Beberapa perusahaan menggunakan metode Deep Sea Tailing Placement (DSTP). Mereka membuang limbah beracun langsung ke dasar laut dalam.
Imbasnya, ekosistem laut terancam mati. Nelayan lokal mengeluh hasil tangkapan mereka menurun drastis karena air laut berubah keruh dan tercemar logam berat.
Selain itu, pembukaan lahan tambang yang masif menyebabkan deforestasi parah. Hutan hujan tropis yang dulu hijau kini berubah menjadi lubang-lubang galian raksasa yang menganga. Banjir lumpur pun kerap menghantui pemukiman warga saat hujan turun.
Paradoks Energi Hijau yang Kotor
Ironi terbesar terletak pada sumber energinya. Kita memproduksi bahan baku untuk “mobil hijau” yang ramah lingkungan. Padahal, proses produksinya justru sangat kotor.
Smelter nikel membutuhkan energi listrik yang sangat besar. Sayangnya, sebagian besar pasokan listrik itu berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive atau khusus pabrik yang berbahan bakar batu bara.
Lantas, cerobong-cerobong asap mengepulkan polusi udara hitam pekat ke langit Sulawesi dan Maluku setiap hari. Kita membersihkan udara di negara maju (pengguna mobil listrik), tetapi mengotori udara di negeri sendiri.
Nyawa Pekerja dan Konflik Lahan
Isu kemanusiaan juga tak kalah pelik. Konflik lahan antara perusahaan tambang dan warga lokal sering kali meletup. Warga merasa terpinggirkan di tanah kelahirannya sendiri.
Parahnya lagi, standar keselamatan kerja di area smelter sering menjadi sorotan. Kita sering mendengar berita tragis tentang tungku smelter yang meledak atau terbakar.
Insiden-insiden tersebut telah merenggut nyawa puluhan pekerja, baik lokal maupun asing. Tampaknya, pengejaran target produksi terkadang mengabaikan nyawa manusia.
Menyeimbangkan Ambisi
Pada akhirnya, hilirisasi adalah pedang bermata dua. Keuntungan ekonomi makro memang penting bagi kemajuan bangsa. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap biaya ekologis dan sosial yang harus kita bayar.
Pemerintah wajib memperketat regulasi lingkungan dan keselamatan kerja. Jangan sampai mimpi menjadi raja baterai dunia justru mewariskan lingkungan yang rusak dan tangisan anak cucu di masa depan.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
