TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang menyetujui draf usulan revisi dokumen keamanan nasional. Langkah taktis ini semakin mempertegas peningkatan ambisi militer Jepang di kawasan Asia Timur.
Transformasi Pertahanan dan Peningkatan Aset Ofensif
Pemerintah mengadopsi tiga dokumen keamanan nasional tersebut sejak tahun dua ribu dua puluh dua kemarin. Sebab, Takaichi ingin mengubah kebijakan pertahanan defensif menjadi postur keamanan ofensif secara bertahap.
Draf usulan terbaru memang tidak merinci target belanja pertahanan baru secara spesifik untuk masa depan. Meskipun demikian, draf tersebut mencantumkan contoh negara-negara dengan anggaran militer melebihi tiga persen dari produk domestik bruto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi juga terus memperkuat aset militer ofensif secara agresif saat ini. Oleh karena itu, kabinet mempercepat pengadaan kapal selam rudal jarak jauh dan senjata laser bertenaga tinggi.
Pasukan bela diri juga akan segera mengoperasikan drone pencegat udara berkemampuan taktis di lapangan.
Sengketa Prinsip Non-Nuklir dan Jajak Pendapat
Para prajurit juga terus meningkatkan kredibilitas sistem pencegahan nuklir bersama sekutu Amerika Serikat. Selain itu, Takaichi bahkan mulai mengeksplorasi perubahan pada prinsip larangan masuknya senjata nuklir asing ke wilayah Jepang.
Namun, rencana kontroversial tersebut langsung memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat domestik.
Jajak pendapat surat kabar Asahi Shimbun menunjukkan tujuh puluh lima persen responden menolak keras rencana itu. Sebab, masyarakat ingin pemerintah tetap mempertahankan Tiga Prinsip Non-Nuklir secara konsisten sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh.
Kecaman Publik dan Dampak Sosial
Para peneliti hubungan internasional juga memperingatkan dampak buruk dari pembatalan prinsip non-nuklir tersebut. Akibatnya, langkah ceroboh ini dapat memicu perlombaan senjata baru yang membahayakan perdamaian di Asia Timur.
Para aktivis kemanusiaan turut mengecam keras rencana pembengkakan anggaran militer nasional yang tidak rasional tersebut. Pada akhirnya, pemotongan anggaran jaminan sosial dan kesehatan akan menyengsarakan kehidupan rakyat kecil di daerah.
Penulis : Alifa Latifa
Editor : Alifa Latifa
