BEKASI, POSNEWS.CO.ID – Hari yang dinanti warga Kabupaten Bekasi akhirnya tiba. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 digelar hari ini, Minggu (20/9/2026), di 154 desa yang tersebar di 23 kecamatan.
Untuk menjaga proses pemungutan hingga penghitungan suara tetap aman, sebanyak 12.261 personel gabungan diterjunkan melalui Operasi Wibawa Mukti Jaya 2026.
Personel gabungan itu terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Linmas hingga Babinsa. Mereka mulai digeser ke lokasi pengamanan sejak Sabtu (19/9/2026), sehingga diharapkan sudah berada di titik masing-masing sebelum pemilih datang ke TPS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo mengatakan pengerahan pasukan merupakan langkah antisipasi agar seluruh tahapan Pilkades berjalan tertib dan kondusif.
“Kita hari ini bersama seluruh pasukan melaksanakan apel pergeseran pasukan dalam rangka Pilkades Operasi Wibawa Mukti 2026. Adapun personel yang kita libatkan 12.261 dan kita sebar luas di 23 kecamatan, 17 Polsek,” kata Andi seusai apel di Central Park Meikarta, Cikarang Selatan, Sabtu (19/9/2026).
121 TPS Masuk Pemetaan Rawan
Kepolisian tidak menyamaratakan pola pengamanan. Petugas terlebih dahulu memetakan TPS berdasarkan informasi intelijen, pengalaman Pilkades sebelumnya, serta potensi gesekan antarpihak.
Dari hasil pemetaan tersebut, 3.107 TPS masuk kategori aman, 112 TPS rawan, dan sembilan TPS sangat rawan. Dengan demikian, terdapat 121 TPS yang membutuhkan perhatian khusus.
Sembilan TPS dengan status sangat rawan tersebar di dua kecamatan. Sebanyak tiga TPS berada di Kecamatan Tambun Selatan dan enam TPS lainnya berada di Kecamatan Cikarang Utara.
Meski demikian, polisi menyatakan situasi Kabupaten Bekasi menjelang hari pemungutan suara masih kondusif.
Andi menyebut potensi gesekan tetap menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan calon yang tidak lolos serta dinamika antarpedukung.
“Dari situasi pemantauan di lapangan hari ini masih kondusif. Hanya gesekan sedikit terkait masalah ketidakterimaan mereka yang tidak lolos, kemudian gesekan-gesekan sesuai dengan peta intelijen,” ujarnya.
4.200 Polisi dan 430 Babinsa Dilibatkan
Dari total 12.261 personel gabungan tersebut, sekitar 4.200 merupakan personel internal Polri.
Selain itu, TNI ikut memperkuat pengamanan, termasuk sekitar 430 Babinsa yang ditempatkan melekat di TPS.
Pola pengamanan juga disesuaikan dengan tingkat kerawanan. Pada TPS yang membutuhkan perhatian lebih, jumlah personel diperkuat agar petugas dapat bergerak cepat jika terjadi gangguan.
Sementara itu, pengamanan TPS kategori aman dilakukan dengan pola yang lebih proporsional. Strategi tersebut disiapkan agar kekuatan aparat dapat menjangkau seluruh wilayah tanpa mengabaikan titik yang memiliki potensi konflik.
Penghitungan Suara Jadi Titik Krusial
Pengamanan tidak berhenti ketika warga selesai menggunakan hak pilih. Tahapan penghitungan suara justru menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian serius.
Pasalnya, dinamika dapat meningkat ketika hasil perolehan suara mulai diketahui. Ketidakpuasan calon atau pendukung terhadap hasil penghitungan berpotensi memicu perselisihan.
Karena itu, kepolisian mengingatkan seluruh calon dan simpatisan agar menghormati proses demokrasi serta menyelesaikan keberatan melalui mekanisme yang telah disiapkan.
“Yang pasti harus diperhatikan terkait masalah hasil penghitungan, kemudian ketidakterimaan kekalahan. Tetapi kan kemarin kita sudah deklarasi bersama. Harapan saya ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pasangan calon dan simpatisannya,” kata Andi.
Tiga Skenario Disiapkan
Untuk menghadapi berbagai kemungkinan, aparat juga menyiapkan tiga skenario pengamanan berdasarkan situasi hijau, kuning, dan merah.
Skenario tersebut mencakup potensi gangguan mulai dari protes pendukung calon hingga kondisi yang membutuhkan pengerahan kekuatan lebih besar.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
Di sisi lain, Pemkab Bekasi sebelumnya telah menggelar deklarasi damai bersama unsur Forkopimda, camat, panitia pemilihan, serta para calon kepala desa.
Pemerintah mengingatkan bahwa perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi, sedangkan persaudaraan warga harus tetap dijaga.
Warga Diminta Gunakan Hak Pilih dengan Bijak
Pilkades 2026 bukan sekadar menentukan siapa yang akan duduk sebagai kepala desa.
Hasil pemilihan akan menentukan arah pelayanan masyarakat, pembangunan, serta pengelolaan pemerintahan desa dalam beberapa tahun ke depan.
Karena itu, masyarakat diimbau menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, menjaga ketertiban di sekitar TPS, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Hingga perkembangan terakhir yang tersedia, aparat masih menyatakan situasi menjelang pemungutan suara kondusif.
Hasil Pilkades belum dapat disimpulkan karena proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung pada 20 September 2026.
Dengan pengamanan berlapis dan keterlibatan masyarakat, Pilkades Serentak Kabupaten Bekasi diharapkan menjadi momentum demokrasi desa yang aman, tertib, dan tetap menjaga persatuan warga. **
Editor : Hadwan
