JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Ditengah ekonomi masyarakat terpuruk, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti maraknya praktik penggadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang kerap terjadi menjelang Ramadan.
Karena itu, ia langsung mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.
Pramono menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan bantuan pendidikan disalahgunakan. Ia meminta pengawasan diperketat agar KJP benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
“Khusus untuk KJP, saya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar tidak digadaikan,” tegas Pramono di Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026).
KJP Harus Ubah Nasib Warga Miskin
Pramono menekankan, Pemprov DKI merancang KJP untuk meningkatkan akses pendidikan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat kurang mampu.
Oleh sebab itu, ia meminta seluruh pihak menjaga integritas program tersebut.
Menurutnya, KJP bukan sekadar bantuan tunai, melainkan instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“KJP ini prinsipnya untuk mengubah kehidupan masyarakat, terutama lapisan terbawah,” ujarnya.
Selain itu, Pramono memaparkan bahwa sejumlah program bantuan pendidikan telah memberi dampak nyata.
Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan perbaikan indikator kesejahteraan.
Ia menyebut angka kemiskinan dan stunting di Jakarta menunjukkan tren membaik. Pramono meyakini capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi program seperti KJP, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program pemutihan ijazah.
“Data BPS menunjukkan indikator kemiskinan, stunting, dan lainnya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya,” pungkasnya.
Pengawasan Diperketat Jelang Ramadhan
Menjelang Ramadhan, Pemprov DKI akan memperkuat koordinasi lintas dinas guna mencegah praktik gadai KJP terulang.
Pemerintah berharap masyarakat memanfaatkan bantuan pendidikan secara bijak demi masa depan anak-anak Jakarta.
Dengan langkah tegas ini, Pemprov DKI ingin memastikan KJP tetap menjadi solusi pendidikan, bukan komoditas yang diperjualbelikan. (red)
Editor : Hadwan
