Uang Rampasan Korupsi Taspen Dikembalikan, Sisa Rp100 Miliar Masih Hilang

Kamis, 20 November 2025 - 19:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. (Posnews/Ist)

Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertontonkan uang tumpukan hasil rampasan dari koruptor. Uang tersebut dikembalikan Rp883 miliar kepada PT Taspen dari kasus korupsi investasi fiktif yang merugikan negara mencapai Rp1 triliun.

Uang itu berasal dari hasil rampasan milik terpidana Ekiawan Heri Primaryanto, eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (IIM).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan masih ada uang yang belum kembali karena sebagian aset berada di tangan terdakwa lain, Antonius Kosasih, mantan Direktur Utama PT Taspen.

Baca Juga :  JAK Angkat Mulia, Jembatan Unik Bisa Dibuka-Tutup di Jakarta

“Masih ada sisa dari ANS. Perkaranya masih diproses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kami menunggu incraht untuk mengeksekusi aset berikutnya,” ujar Asep, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya, KPK optimis menutup kekurangan sekitar Rp100 miliar dari aset milik Antonius Kosasih. Asep menegaskan lembaganya akan mengejar seluruh aset agar kerugian negara Rp1 triliun bisa pulih sepenuhnya.

Nanti akan kami konversi dengan aset ANS untuk menutup total kerugian negara,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

KPK juga menyerahkan kembali aset PT Taspen yang dikorupsi Ekiawan. Penyerahan dilakukan sebagai bentuk dukungan bagi ASN dan para pensiunan yang dananya dikelola Taspen.

Baca Juga :  Ruko di Ancol Diduga Jual Ompreng MBG Berlabel Halal dan SNI Palsu, BGN Angkat Bicara

Asep menyebut uang rampasan itu dikembalikan agar publik melihat langsung bukti pemulihan aset negara.

Ini bukti bahwa uang itu sudah kami serahkan kepada PT Taspen. Dana itu milik PNS dan para pensiunan,” jelas Asep.

Di lokasi, KPK hanya menampilkan Rp300 miliar dari total uang yang dikembalikan. Selebihnya tidak dipamerkan dengan alasan keamanan.

KPK memastikan pemulihan aset akan terus dikejar hingga seluruh kerugian negara tuntas. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan
Ancaman Nuklir Permanen: Kim Jong Un Pantau Uji Coba Mesin Rudal Berdaya Dorong 2.500 Kiloton
Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun
Update Arus Balik Lebaran 2026, 186 Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek
Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global
Tantangan Ekonomi Perempuan dalam Ekonomi Gig
Membedah Ekofeminisme dan Krisis Ekologi Global
Mengapa Interseksionalitas Menjadi Kunci Keadilan Sosial

Berita Terkait

Minggu, 29 Maret 2026 - 19:30 WIB

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan

Minggu, 29 Maret 2026 - 18:30 WIB

Ancaman Nuklir Permanen: Kim Jong Un Pantau Uji Coba Mesin Rudal Berdaya Dorong 2.500 Kiloton

Minggu, 29 Maret 2026 - 18:00 WIB

Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:56 WIB

Update Arus Balik Lebaran 2026, 186 Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:30 WIB

Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global

Berita Terbaru

Sisi gelap perang energi. Sekitar 20.000 pelaut sipil kini terperangkap di kawasan Teluk, menghadapi kelangkaan pasokan dasar dan ancaman serangan udara saat operator kapal mulai mengabaikan hak-hak keselamatan mereka. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan

Minggu, 29 Mar 2026 - 19:30 WIB

Ilustrasi, Modernisasi vs Tradisi. Kyoto mengkaji rencana pelonggaran batas tinggi bangunan dari 31 meter menjadi 60 meter guna menarik investasi, memicu perdebatan mengenai identitas visual ibu kota kuno Jepang tersebut. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun

Minggu, 29 Mar 2026 - 18:00 WIB

Membongkar narasi perang. Perspektif Keamanan Kritis mengungkap bagaimana konstruksi maskulinitas militeristik mendominasi kebijakan luar negeri dan sering kali mengabaikan kerentanan nyata perempuan di wilayah konflik. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global

Minggu, 29 Mar 2026 - 17:30 WIB