285 Buruh Di-PHK Sepihak, KSPSI dan DPR Kepung Pabrik Ban Michelin

Senin, 3 November 2025 - 16:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea. (Ist)

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea. (Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Konflik pekerja dengan perusahaan industri akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di kawasan Cikarang, Jawa Barat masih saja terjadi. 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea langsung mengultimatum perusahaan yang berani melakukan PHK sepihak dan melanggar aturan ketenagakerjaan.

Ia memastikan DPR RI siap memanggil pimpinan perusahaan yang nekat memperlakukan buruh secara kasar dan sepihak.

Insiden ini mencuat ketika pimpinan DPR RI melakukan sidak ke pabrik PT Multistrada Arah Sarana (Michelin) di Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025).

Pada saat yang sama, ratusan buruh KSPSI menggelar aksi memprotes kebijakan PHK yang mereka anggap sewenang-wenang.

Baca Juga :  Buruh di Bekasi Gelar Apel Kebangsaan Hari ini, Desak Sahkan RUU Ketenagakerjaan

“Kalau perusahaan tidak patuh, pimpinan DPR akan memanggil langsung pemilik perusahaan,” tegas Andi Gani. Ia mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang turun langsung menemui buruh.

285 Buruh Diduga Jadi Korban PHK Sepihak

Selanjutnya, Andi Gani menuntut manajemen Multistrada mengembalikan status 285 buruh yang diduga menjadi korban PHK sepihak melalui e-mail tanpa musyawarah.

Menurut dia, langkah perusahaan bukan alasan efisiensi, melainkan indikasi kuat union busting atau pemberangusan serikat pekerja. Karena itu, KSPSI bersiap melakukan perlawanan penuh.

“Ini indikasi pemberangusan serikat. Kami akan laporkan dan dorong penyelidikan bersama Desk Ketenagakerjaan Polri,” tegasnya.

Baca Juga :  Raja Charles Kunjungi Washington di Tengah Krisis Hubungan AS-Inggris

“PHK lewat e-mail tanpa musyawarah jelas melanggar aturan. Kami tidak akan tinggal diam.”

DPR Turun Tangan, PHK Disetop Sementara

Sidak dipimpin Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan DPR Saan Mustopa, serta anggota DPR Charles Meikyansyah, Arzeti Bilbina, Abraham Sridjaja, dan Rajiv.

Hasilnya, DPR menekan manajemen untuk menghentikan proses PHK sampai solusi tercapai.

“Proses PHK disetop dulu,” tegas Dasco di hadapan massa buruh.

Kesimpulan

Dengan dorongan KSPSI dan intervensi DPR, kasus PHK sepihak di PT Multistrada kini menjadi sorotan nasional. Buruh menuntut keadilan, sementara pemerintah menegaskan komitmen melindungi pekerja dan memberantas praktik union busting. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jelang Nataru 2026, Polri-Bakom Siapkan Penguatan Informasi Publik
Yusril Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Penyadapan Prabowo, Dugaan Makar Disidik
Kasus Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit Segera Jalani Sidang Etik Polri
Said Iqbal Ingatkan Pengusaha soal Dana Pesangon, Sanksinya 4 Tahun Penjara
Habiburokhman Pimpin Verifikasi Cawapres, Ini Jadwal dan 22 Syaratnya
HUT Ke-81 Brimob, Kapolri Suyudi Ingatkan Polisi Jangan Tinggalkan Etika
Kadin Bakal Diperkuat, Ini 6 Poin Perubahan Diajukan Pemerintah dalam RUU
21,8 Kg Emas Diselipkan di Celana dan Kaus Dalam, Malaysia Diduga Tempat Transit

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:58 WIB

Jelang Nataru 2026, Polri-Bakom Siapkan Penguatan Informasi Publik

Selasa, 17 November 2026 - 15:24 WIB

Kasus Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit Segera Jalani Sidang Etik Polri

Selasa, 17 November 2026 - 11:21 WIB

Said Iqbal Ingatkan Pengusaha soal Dana Pesangon, Sanksinya 4 Tahun Penjara

Selasa, 17 November 2026 - 10:25 WIB

Habiburokhman Pimpin Verifikasi Cawapres, Ini Jadwal dan 22 Syaratnya

Selasa, 17 November 2026 - 06:34 WIB

HUT Ke-81 Brimob, Kapolri Suyudi Ingatkan Polisi Jangan Tinggalkan Etika

Berita Terbaru

KTT ASEAN di Manila menilai Myanmar gagal menjalankan rencana perdamaian lima poin dan memperpanjang larangan hadir bagi Min Aung Hlaing. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

KTT ASEAN di Manila Perpanjang Larangan Hadir

Rabu, 18 Nov 2026 - 08:18 WIB