JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah mendorong pembaruan aturan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia agar lebih adaptif menghadapi dinamika ekonomi dan investasi.
Langkah tersebut ditandai dengan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin kepada DPR, Senin (16/11/2026).
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyerahkan DIM dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani yang mengoordinasikan penyusunan masukan pemerintah.
Budi mengatakan, penguatan Kadin diperlukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan investasi sekitar Rp13.032 triliun selama 2025–2029.
“Target ini dapat dicapai dengan dukungan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dari dunia usaha secara terorganisasi,” kata Budi.
Menurutnya, Kadin memiliki posisi strategis dalam menghimpun aspirasi pelaku usaha, memberikan masukan kebijakan, serta membantu perusahaan memperluas pasar hingga masuk ke rantai pasok global.
Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri telah berlaku hampir 40 tahun. Karena itu, pemerintah menilai aturan tersebut perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan dunia usaha.
“Dinamika pada dunia usaha menuntut penataan kembali agar Kadin lebih adaptif dan strategis,” ujarnya.
Enam Poin Perubahan RUU Kadin
Pemerintah mengajukan enam pokok masukan dalam DIM yang disusun bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian UMKM.
Pertama, memperkuat Kadin sebagai satu wadah induk yang mandiri, dengan pengaturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) melalui musyawarah nasional.
Kedua, memperjelas kedudukan dan fungsi Kadin, termasuk dalam advokasi kebijakan, pembinaan, serta pendampingan pelaku usaha.
Ketiga, menyelaraskan tugas Kadin dengan kewenangan kementerian dan lembaga.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan Kadin dalam diplomasi ekonomi bersama perwakilan diplomatik, konsuler, serta perwakilan perdagangan dan investasi Indonesia.
Keempat, memperkuat keterlibatan Kadin dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, transformasi digital, promosi investasi, serta kemitraan perusahaan besar dengan UMKM.
Kelima, memperbaiki tata kelola dan pengawasan organisasi. Pemerintah mengusulkan agar pendanaan Kadin dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan diaudit.
Keenam, mengatur masa peralihan agar Kadin menyesuaikan AD/ART setelah undang-undang baru berlaku.
Budi menyatakan pemerintah siap membahas seluruh masukan tersebut bersama DPR. Ia juga meminta dukungan Komisi VI agar pembahasan RUU berjalan konstruktif.
DPR Targetkan RUU Kadin Rampung pada 2026–2027
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kadin, Adisatrya Suryo Sulisto, mendukung pembaruan undang-undang tersebut. Menurutnya, Kadin perlu memiliki peran lebih kuat, bukan sekadar menjadi wadah komunikasi dan representasi dunia usaha.
Kadin juga diharapkan mampu menjembatani kepentingan pengusaha dengan kebijakan pemerintah, memperkuat hubungan perusahaan besar dan UMKM, serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
Dalam rapat yang sama, Komisi VI DPR menyepakati pembahasan RUU Kadin dilakukan melalui Panja. DPR menargetkan pembahasan regulasi tersebut selesai pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Pembaruan aturan ini diharapkan tidak berhenti pada penataan organisasi.
Kejelasan fungsi, tata kelola, dan hubungan Kadin dengan pemerintah perlu menghasilkan manfaat konkret bagi pelaku usaha, terutama UMKM, sekaligus memperkuat iklim investasi dan daya saing ekonomi nasional. **
Editor : Hadwan













