JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Negara akhirnya turun tangan. DPR dan pemerintah sepakat mengaktifkan kembali 11 juta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sempat dicoret mendadak.
Tak cuma itu, layanan kesehatan dipastikan tetap jalan penuh selama tiga bulan ke depan.
Kesepakatan ini muncul setelah kebijakan penonaktifan PBI bikin warga resah. Banyak peserta terancam tak bisa berobat karena status BPJS mereka mendadak mati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, negara wajib hadir melindungi rakyat kecil, terutama soal kesehatan.
“Tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan iuran PBI dibayar pemerintah,” tegas Dasco dalam rapat bersama pemerintah di Senayan, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, keputusan ini diambil agar warga tidak jadi korban selama pemerintah membenahi data penerima bantuan.
Di balik reaktivasi ini, DPR dan pemerintah juga mengobrak-abrik data PBI. Targetnya jelas: yang mampu dicoret, yang miskin dilindungi.
Kemensos, Pemda, BPS, dan BPJS Kesehatan diminta turun tangan memutakhirkan data berbasis desil terbaru. DPR menegaskan, uang negara tak boleh salah sasaran.
Terbongkar, 13,5 Juta PBI Dicoret Sejak 2025
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkap fakta mengejutkan. Pemerintah telah menonaktifkan 13,5 juta PBI sepanjang 2025.
“Yang reaktivasi baru sekitar 87 ribu,” ungkap Gus Ipul di hadapan DPR.
Penonaktifan dilakukan setelah ditemukan banyak penerima PBI ternyata hidup berkecukupan.
Mensos membeberkan contoh penerima yang dicoret. Salah satunya warga desil 10, rumah layak dan punya motor. Ada juga peserta desil 7 dengan aset memadai.
Bantuan dari kelompok ini kemudian dialihkan ke warga miskin ekstrem, seperti desil 1 yang baru terdaftar Januari 2026 dan hidup serba kekurangan.
Ada yang Jadi Mandiri, Ada yang Ditanggung APBD
Selain dicoret, sebagian peserta PBI dipindahkan ke BPJS mandiri karena dinilai mampu. Ada juga warga yang otomatis ditanggung pemerintah daerah di wilayah yang sudah Universal Health Coverage (UHC).
“Kalau daerahnya UHC, semua warga dibiayai APBD,” kata Gus Ipul.
Reaktivasi 11 juta PBI ini jadi sinyal kuat: pemerintah tak mau rakyat kecil kehilangan hak berobat. Namun di saat yang sama, data penerima bakal disikat habis-habisan agar bantuan negara benar-benar jatuh ke tangan yang tepat.
Pesannya jelas: yang mampu minggir, yang miskin dilindungi. (red)
Editor : Hadwan
