TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Sanae Takaichi tetap teguh pada rencananya untuk memberlakukan kembali pajak makanan setelah masa penangguhan selama dua tahun berakhir. Menteri Keuangan Satsuki Katayama menyampaikan hal ini pada Selasa (10/2/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menepis spekulasi bahwa perdana menteri mungkin akan membatalkan janjinya karena kenaikan pajak sering kali tidak populer di mata pemilih. Menurut Katayama, penangguhan pajak tersebut hanyalah sebuah “langkah sementara”. Pemerintah akan mencabut kebijakan tersebut segera setelah sistem kredit pajak yang baru siap untuk beroperasi.
Inovasi Sistem Kredit Pajak yang Dapat Dikembalikan
Katayama menjelaskan bahwa pemerintah sedang merancang “sistem kredit pajak yang dapat dikembalikan” (refundable tax credit system). Sistem ini bertujuan untuk mengurangi sifat regresif dari pajak konsumsi, di mana warga berpendapatan rendah biasanya membayar proporsi pendapatan yang lebih besar untuk pajak makanan dibandingkan warga kaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui sistem baru ini, pemerintah akan memberikan manfaat tunai kepada pembayar pajak, terutama mereka yang berpendapatan rendah. Mereka dapat menerima pengembalian dana jika kredit pajak mereka melebihi kewajiban pajak yang harus dibayar. Katayama menyebut pengenalan sistem ini sebagai sebuah “terobosan” bagi sejarah fiskal Jepang. Selain itu, dewan nasional lintas partai akan menjadikan rencana ini sebagai topik utama dalam diskusi mereka.
Tantangan Politik dan Kesehatan Fiskal
Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Takaichi meraih kemenangan telak dalam pemilu hari Minggu lalu dengan janji penangguhan pajak makanan. Pemerintah mengklaim bahwa langkah ini tidak akan memerlukan penerbitan obligasi penutup defisit tambahan.
Meskipun demikian, beberapa pakar ekonomi meragukan apakah pemerintah benar-benar akan berani memberlakukan kembali pajak 8 persen tersebut pada tahun 2028. Pasalnya, pada tahun yang sama Jepang akan menyelenggarakan pemilihan Majelis Tinggi. Langkah menaikkan pajak berisiko memicu kemarahan pemilih jika mereka masih berjuang menghadapi upah rendah dan inflasi yang persisten. Oleh karena itu, dewan nasional akan bekerja keras untuk mencapai kesimpulan sementara mengenai pendanaan dan jadwal kebijakan ini pada musim panas mendatang.
Struktur Pajak Saat Ini
Saat ini, Jepang menetapkan pajak konsumsi sebesar 8 persen untuk pembelian makanan dan minuman. Di sisi lain, sebagian besar produk dan layanan lainnya terkena tarif pajak sebesar 10 persen.
Melalui diskusi di dewan nasional, Takaichi berharap dapat menyeimbangkan antara meringankan beban hidup masyarakat dan menjaga stabilitas anggaran negara. Pemerintah akan menghadapi ujian besar melalui keberhasilan implementasi sistem kredit pajak ini guna menjaga kredibilitas ekonomi di mata pasar internasional.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
