Topik Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta.
(Posnews/Kemenkop)

NASIONAL

Prabowo Ultimatum Koruptor: Kembalikan Uang Rakyat atau Hadapi Penegakan Hukum

NASIONAL | Minggu, 12 Juli 2026 - 18:33 WIB

Minggu, 12 Juli 2026 - 18:33 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan peringatan keras kepada para pelaku korupsi. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta,…

Komitmen kuat Tokyo. Jepang melanjutkan sanksi keras terhadap Rusia dan mempererat kerja sama taktis rekonstruksi bersama Ukraina. Dok: Istimewa.

INDEKS

PM Takaichi Bentuk Kelompok Riset Baru di Internal LDP

INDEKS | INTERNASIONAL | Jumat, 22 Mei 2026 - 12:40 WIB

Jumat, 22 Mei 2026 - 12:40 WIB

TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang meluncurkan kelompok riset baru pada hari Kamis. Kelompok ini melibatkan sebagian besar anggota parlemen dari partai…

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan peluncuran Paket Stimulus Ekonomi I-2026 jelang Ramadan dan Lebaran. (Posnews/Net)

INDEKS

Jelang Ramadan 2026, Pemerintah Rilis Paket Stimulus Ekonomi dengan Diskon Transportasi

INDEKS | NASIONAL | Selasa, 10 Februari 2026 - 21:59 WIB

Selasa, 10 Februari 2026 - 21:59 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah resmi meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 menjelang Ramadan dan libur Idulfitri 2026 guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan lonjakan…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat rapat bersama pemerintah membahas reaktivasi 11 juta PBI BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen Senayan. (Posnews/Net)

INDEKS

Sempat Dicoret, 11 Juta PBI BPJS Aktif Lagi – DPR Pastikan Warga Tetap Bisa Berobat

INDEKS | NASIONAL | Senin, 9 Februari 2026 - 14:20 WIB

Senin, 9 Februari 2026 - 14:20 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Negara akhirnya turun tangan. DPR dan pemerintah sepakat mengaktifkan kembali 11 juta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sempat…

Menteri Imipas Agus Andrianto. (Posnews/Ist)

INDEKS

Dana Rp1,7 Miliar Digalang Kementerian Imipas, Fokus Bantu Air Bersih Pascabencana

INDEKS | NASIONAL | Selasa, 20 Januari 2026 - 21:19 WIB

Selasa, 20 Januari 2026 - 21:19 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengumpulkan dana lebih dari Rp1,7 miliar dari kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Dana tersebut langsung disiapkan…

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Posnews/Sekneg)

INDEKS

E-Voting Pilkada Digodok Pemerintah, PDIP Ingatkan Kedaulatan Rakyat

INDEKS | NASIONAL | POLITIK | Senin, 19 Januari 2026 - 17:32 WIB

Senin, 19 Januari 2026 - 17:32 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Wacana perubahan pemilihan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus bergulir. Pemerintah mulai membuka pintu penerapan e-voting…

Ilustrasi, Jamaah haji Indonesia di Makkah.  (Posnews/Ist)

INDEKS

Biaya Haji 2026 Turun, DPR dan Pemerintah Sepakati Rp 87,4 Juta per Jemaah

INDEKS | NASIONAL | Rabu, 29 Oktober 2025 - 17:18 WIB

Rabu, 29 Oktober 2025 - 17:18 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID β€” Kabar gembira bagi calon jemaah haji. Pemerintah bersama DPR RI resmi menetapkan biaya haji tahun 2026. Biaya haji turun dibandingkan tahun…

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Posnews/Sekneg)

INDEKS

Pemerintah Hormati Aksi Demo di DPR, Bentuk Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh

INDEKS | MEGAPOLITAN | Kamis, 28 Agustus 2025 - 20:28 WIB

Kamis, 28 Agustus 2025 - 20:28 WIB

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati aksi unjuk rasa masyarakat di depan Gedung DPR RI pada 25 dan 28…

Hakim MK Enny Nurbaningsih membacakan putusan larangan wakil menteri rangkap jabatan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (Dok-MK)

INDEKS

MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

INDEKS | NASIONAL | Kamis, 28 Agustus 2025 - 18:19 WIB

Kamis, 28 Agustus 2025 - 18:19 WIB

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang wakil menteri (Wamen) merangkap jabatan, termasuk di BUMN. Dalam putusannya, MK memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah…

Ilustrasi, Jamaah haji Indonesia di Makkah.  (Posnews/Ist)

INDEKS

DPR-Pemerintah Setuju Hilangkan PHD, Seleksi Petugas Haji Kini di Kementerian

INDEKS | NASIONAL | Minggu, 24 Agustus 2025 - 19:54 WIB

Minggu, 24 Agustus 2025 - 19:54 WIB

JAKARTA, ONLINEWS.CO.ID – DPR RI bersama pemerintah menyepakati penghapusan Petugas Haji Daerah (PHD) dalam Revisi Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah guna memperkuat…