WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Gedung Putih mengambil langkah agresif guna mengamankan rantai pasokan militer Amerika Serikat. Pemerintahan Donald Trump berencana mengumpulkan para pemimpin raksasa industri pertahanan. Pertemuan ini bertujuan memastikan kesiapan tempur nasional tetap terjaga di tengah eskalasi konflik global.
Gedung Putih mengundang eksekutif Lockheed Martin, RTX, dan pemasok kunci lainnya pada Jumat ini. Diskusi tertutup tersebut akan fokus pada mekanisme teknis untuk melipatgandakan hasil produksi senjata secara cepat.
Rudal Tomahawk dan Stok yang Terkuras
Operasi militer terhadap Iran pada akhir pekan lalu memicu urgensi ini. AS mengerahkan rudal Tomahawk, jet F-35, dan drone penyerang dalam jumlah besar. Penggunaan senjata tersebut menyedot cadangan amunisi strategis Amerika secara signifikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penipisan stok amunisi sebenarnya sudah mulai terjadi sejak invasi Rusia ke Ukraina dan operasi di Gaza. Namun, konflik Iran mengonsumsi lebih banyak rudal jarak jauh daripada bantuan untuk Kyiv. Alhasil, produsen Tomahawk, Raytheon, kini menyepakati peningkatan kapasitas produksi hingga 1.000 unit per tahun. Pentagon memproyeksikan pembelian 57 unit rudal pada 2026 dengan harga rata-rata $1,3 juta per unit.
Permohonan Anggaran $50 Miliar
Wakil Menteri Pertahanan Steve Feinberg memimpin Pentagon dalam merampungkan permintaan anggaran tambahan sekitar $50 miliar. Pemerintah akan menggunakan dana raksasa ini untuk mengganti senjata yang habis dalam konflik Timur Tengah.
Angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dinamika kebutuhan lapangan. Presiden Donald Trump mencoba menenangkan publik dengan mengeklaim bahwa Amerika memiliki pasokan amunisi hampir tanpa batas. “Perang dapat berlangsung selamanya dan sukses hanya dengan menggunakan persediaan ini,” tulis Trump guna menunjukkan rasa percaya diri.
Ancaman Sanksi bagi Kontraktor “Underperforming”
Pemerintah juga meningkatkan tekanan administratif terhadap para kontraktor di luar dukungan dana. Trump menandatangani perintah eksekutif pada Januari lalu. Aturan ini bertujuan mengidentifikasi perusahaan yang gagal memenuhi target produksi namun tetap membagikan keuntungan besar kepada pemegang saham.
Pentagon akan merilis daftar hitam kontraktor dengan kinerja buruk. Perusahaan dalam daftar tersebut wajib menyerahkan rencana perbaikan dalam waktu 15 hari. Jika rencana tersebut gagal, pemerintah tidak ragu mengambil langkah hukum atau memutus kontrak secara sepihak. Kebijakan ini menandai pergeseran radikal hubungan antara Pentagon dan industri militer swasta pada 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
