JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Langkah tegas diambil Pramono Anung dalam menekan pemborosan anggaran.
Gubernur memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengikuti arahan Tito Karnavian terkait efisiensi, khususnya pemangkasan perjalanan dinas yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Pramono menegaskan, kebijakan ini bukan sekadar formalitas. Sebaliknya, seluruh pengeluaran akan disisir ketat demi menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah tekanan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk apa yang menjadi permintaan Mendagri mengenai efisiensi, kami tentunya akan melaksanakan,” tegasnya, Kamis (2/4/2026).
Perjalanan Dinas Disaring Ketat, Harus Lewat Gubernur
Selanjutnya, Pramono langsung memasang ‘rem keras’ pada perjalanan dinas pejabat. Kini, setiap pengajuan wajib melewati persetujuan langsung dari gubernur.
Ia menegaskan, hanya perjalanan yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi Jakarta yang akan lolos. Jika tidak, pengajuan tersebut langsung ditolak tanpa kompromi.
“Kalau tidak memberikan manfaat bagi Jakarta, pasti tidak saya izinkan,” ujarnya lugas.
Bahkan, langkah ini sudah mulai berdampak. Sejumlah pengajuan perjalanan dinas dari pejabat BUMD diketahui telah ditolak.
“Sekarang ini banyak perjalanan, termasuk dari BUMD, yang tidak kami izinkan,” tambahnya.
Efisiensi Digenjot, Pendapatan Tetap Didorong Naik
Meski melakukan penghematan, Pemprov DKI tidak tinggal diam soal pemasukan. Sebaliknya, strategi kreatif terus digencarkan agar pendapatan daerah tetap tumbuh.
Pramono mengungkapkan, hasilnya mulai terlihat pada triwulan pertama 2026. Pendapatan pajak justru melampaui target yang telah ditetapkan.
“Alhamdulillah, pendapatan pajak kami bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan target,” ungkapnya.
Strategi Ganda: Hemat Anggaran, Genjot Ekonomi
Kebijakan efisiensi ini menjadi bagian dari strategi ganda Pemprov DKI Jakarta. Di satu sisi, belanja ditekan agar lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, sektor pendapatan terus dioptimalkan agar roda ekonomi tetap berputar.
Dengan langkah ini, Jakarta berupaya menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
Pemprov juga mengingatkan seluruh ASN dan jajaran BUMD agar lebih selektif dalam mengajukan anggaran, terutama untuk kegiatan yang bersifat perjalanan dinas.
Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Jika tidak, maka kebijakan pemangkasan akan terus diberlakukan tanpa pengecualian. (red)
Editor : Hadwan
