DENPASAR, POSNEWS.CO.ID – KemenHAM RI turun langsung ke Bali untuk menindaklanjuti kasus dugaan main hakim sendiri yang menewaskan warga Desa Sidatapa di Desa Batunya, Tabanan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penyelesaian konflik melalui jalur hukum, dialog, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta memimpin kunjungan bersama Tim Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Ditjen PDK HAM) serta Kantor KemenHAM Wilayah Kerja Bali ke Desa Batunya, Tabanan, dan Desa Sidatapa, Buleleng, Jumat (31/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KemenHAM Dialog dengan Warga dan Tokoh Masyarakat
Selanjutnya, tim KemenHAM menggelar dialog dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, keluarga korban, dan warga setempat.
Di Tabanan, rombongan bertemu Camat Baturiti dan Sekretaris Desa Batunya, sedangkan di Buleleng tim berdialog langsung dengan keluarga korban dan perangkat Desa Sidatapa.
Thomas menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak hidup, penyelesaian konflik secara damai, penegakan hukum, serta pentingnya menghindari tindakan main hakim sendiri.
“Kami mengajak masyarakat mengedepankan dialog, persaudaraan, dan nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Thomas, Sabtu (1/8/2026).
Dorong Kerja Sama Desa dan Edukasi HAM
KemenHAM mendorong Desa Batunya dan Sidatapa memperkuat kerja sama serta edukasi HAM di masyarakat.
Menurut Thomas, pemahaman mengenai hak asasi manusia harus terus diperluas agar konflik sosial tidak berkembang menjadi kekerasan.
Ia menegaskan bahwa setiap perselisihan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog, bukan dengan aksi main hakim sendiri.
Pastikan Hak Korban dan Tersangka Terpenuhi
KemenHAM Wilker Bali telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Buleleng pada 28 Juli 2026 untuk memastikan hak keluarga korban terpenuhi.
Pada 30 Juli 2026, tim berkoordinasi dengan Penyidik Polres Tabanan untuk memastikan hak para tersangka tetap terjamin selama proses hukum.
KemenHAM menegaskan akan memperkuat pencegahan konflik dan edukasi HAM demi menjaga Bali tetap aman dan damai.
Pemerintah berharap peristiwa tragis tersebut menjadi pelajaran bersama untuk memperkuat penghormatan terhadap martabat manusia dan menjaga keharmonisan antarmasyarakat. **
Editor : Hadwan
