POSNEWS.CO.ID, WASHINGTON – Kelompok pengawas pemerintah Citizens for Responsibility and Ethics in Washington melayangkan gugatan hukum terhadap Jared Kushner.
Sebab, menantu Presiden Donald Trump tersebut menjalankan tugas diplomasi luar negeri tanpa membeberkan laporan keuangan pribadinya secara transparan.
CREW menilai peran aktif Kushner dalam negosiasi konflik internasional menjadikannya sebagai pejabat pemerintah resmi secara de facto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karena itu, Kushner wajib mematuhi seluruh aturan etika dan kewajiban keterbukaan finansial pejabat pemerintah Amerika Serikat.
Potensi Konflik Kepentingan Dan Pengelolaan Aset Asing
Sementara itu, Kushner saat ini memimpin perusahaan investasi privat yang mengelola dana asing bernilai miliaran dolar Amerika Serikat.
Namun, Kushner terus mewakili Amerika Serikat dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi bersama para pemimpin dunia tanpa pemeriksaan etika.
CREW menegaskan bahwa aktivitas bisnis pribadi Kushner berpotensi memicu konflik kepentingan yang sangat besar dalam kebijakan luar negeri.
Selain itu, Kushner berhasil menghindari aturan audit etika yang bertujuan melindungi kepentingan nasional masyarakat Amerika Serikat.
Respon Gedung Putih Dan Kuasa Hukum Jared Kushner
Menanggapi gugatan tersebut, kuasa hukum Jared Kushner menegaskan bahwa kliennya telah memenuhi seluruh ketentuan etika yang berlaku.
Sebab, para pakar etika pemerintah telah meninjau status pelayanan sukarela Kushner sebelum sang menantu Trump menjalankan tugas diplomatik.
Juru bicara Gedung Putih juga menyatakan Kushner menanggung seluruh biaya perjalanan diplomasi menggunakan dana pribadinya sendiri tanpa anggaran negara.
Namun demikian, CREW tetap meminta pengadilan menghentikan seluruh aktivitas diplomasi Kushner sebelum sang pengusaha menyerahkan dokumen keuangan resminya.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
